Hensat: Konteks Ucapan Deddy Perlu Dilihat secara Menyeluruh
Jum'at, 05 September 2025 - 00:08 WIB
loading...
Pengamat Politik Hendri Satrio menilai pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus seharusnya dilihat secara utuh dan dalam konteks menyeluruh. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensat) menilai pernyataan atau sikap politik anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus seharusnya dilihat secara utuh dan dalam konteks menyeluruh. Hal ini merespons desakan bernuansa politis agar Deddy Sitorus dinonaktifkan akibat video lamanya yang dipotong dan beredar di media sosial.
Menurut Hendri, yang terpenting adalah bagaimana langkah dan ucapan Deddy tetap membawa manfaat bagi masyarakat yang ia wakili.
Baca juga: PDIP Didorong Nonaktifkan Deddy Sitorus Buntut Ucapan Rakyat Jelata
“Menurut saya harus dilihat the whole context ya. Bila ada statement yang mengganggu dari Deddy Sitorus, menurut saya masih wajar dan normal. Yang paling penting adalah bagaimana yang dilakukan Deddy itu bermanfaat bagi rakyat yang dia wakili,” kata Hendri saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, kinerja Deddy Sitorus seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam penilaian. Selama konstituen merasa puas dengan kerja politiknya, menurut Hendri, partai juga seharusnya tidak mempermasalahkan.
“Jadi harus dilihat konteks secara menyeluruh dan bagaimana kinerja Deddy selama ini. Selama rakyat yang dia wakili happy dengan kinerjanya Deddy, ya menurut saya mestinya PDIP juga happy,” pungkasnya.
Baca juga: Ari Junaedi: Penonaktifan Anggota DPR Konsekuensi, tapi Deddy Sitorus Berbeda
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus angkat bicara mengenai pernyataannya dalam program televisi yang dipotong dan viral di media sosial terkait rakyat jelata. Dia menuding pembawa acara program sebuah TV melakukan provokasi dengan membandingkan gaji DPR dengan rakyat dan gaji UMR.
Deddy pun mengungkapkan program TV swasta tersebut videonya dipotong seperti kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Saya bilang ya tidak bisa dibandingkan begitu, kalau mau dibandingkan ya dengan sesama lembaga negara. Misalnya dengan kementerian, KPK, BPK, dan lain-lain. Ehh malah dipotong 20 detik sehingga kesannya jadi perbandingan derajat dan status. Kan keterlaluan, persis kaya kasus Ahok dulu. Diskusi itu pun terjadi Oktober 2024, tiba-tiba diangkat sekarang untuk menyerang saya,” kata Deddy Sitorus kepada SindoNews.
Menurut Hendri, yang terpenting adalah bagaimana langkah dan ucapan Deddy tetap membawa manfaat bagi masyarakat yang ia wakili.
Baca juga: PDIP Didorong Nonaktifkan Deddy Sitorus Buntut Ucapan Rakyat Jelata
“Menurut saya harus dilihat the whole context ya. Bila ada statement yang mengganggu dari Deddy Sitorus, menurut saya masih wajar dan normal. Yang paling penting adalah bagaimana yang dilakukan Deddy itu bermanfaat bagi rakyat yang dia wakili,” kata Hendri saat dikonfirmasi, Kamis (4/9/2025).
Ia menambahkan, kinerja Deddy Sitorus seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam penilaian. Selama konstituen merasa puas dengan kerja politiknya, menurut Hendri, partai juga seharusnya tidak mempermasalahkan.
“Jadi harus dilihat konteks secara menyeluruh dan bagaimana kinerja Deddy selama ini. Selama rakyat yang dia wakili happy dengan kinerjanya Deddy, ya menurut saya mestinya PDIP juga happy,” pungkasnya.
Baca juga: Ari Junaedi: Penonaktifan Anggota DPR Konsekuensi, tapi Deddy Sitorus Berbeda
Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus angkat bicara mengenai pernyataannya dalam program televisi yang dipotong dan viral di media sosial terkait rakyat jelata. Dia menuding pembawa acara program sebuah TV melakukan provokasi dengan membandingkan gaji DPR dengan rakyat dan gaji UMR.
Deddy pun mengungkapkan program TV swasta tersebut videonya dipotong seperti kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Saya bilang ya tidak bisa dibandingkan begitu, kalau mau dibandingkan ya dengan sesama lembaga negara. Misalnya dengan kementerian, KPK, BPK, dan lain-lain. Ehh malah dipotong 20 detik sehingga kesannya jadi perbandingan derajat dan status. Kan keterlaluan, persis kaya kasus Ahok dulu. Diskusi itu pun terjadi Oktober 2024, tiba-tiba diangkat sekarang untuk menyerang saya,” kata Deddy Sitorus kepada SindoNews.
(shf)
Lihat Juga :