Kembalikan Kepercayaan Publik ke DPR, Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah Dorong Transparansi Anggaran

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, desakan rakyat agar kenaikan gaji dan tunjangan DPR dibekukan harus dipahami sebagai tuntutan keadilan. Menurutnya, kebijakan dewan sebaiknya mencerminkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus dibarengi keterbukaan anggaran secara proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik.

Ferry menegaskan, suara rakyat adalah prioritas utama. Desakan tersebut menunjukkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.

Baca juga: Instruksikan Anggota Dewan dari Partai Perindo Buka Dialog Transparan, Angela Tanoesoedibjo: Suara Rakyat Harus Didengar

“Saat rakyat berjuang menghadapi tantangan ekonomi, sudah seharusnya wakil mereka menunjukkan empati. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik. Kami mendukung setiap langkah yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (4/9/2025).



Mantan Komisioner KPU RI ini menekankan, transparansi anggaran DPR adalah kunci utama untuk menjawab krisis kepercayaan yang kian menguat. Publikasi proaktif mengenai penggunaan anggaran diyakininya dapat meredam kecurigaan publik, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.

"Protes massa adalah bukti bahwa kurangnya keterbukaan menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam. Dengan transparansi, kita tunjukkan tidak ada yang disembunyikan. Kita bangun kembali dialog yang sehat dengan rakyat," kata Ferry yang juga Plt Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini.

Baca juga: Partai Perindo Respons Cepat 17+8 Tuntutan Rakyat: Wujudkan #IndonesiaBerbenah dan Bangun Budaya Politik Baru

Sebagai langkah konkret, penulis buku Pertaruhan Demokrasi: Dinamika Pemilu 2009 ini mendorong audit independen terhadap penggunaan anggaran DPR. Hasil audit perlu diumumkan secara terbuka agar rakyat dapat langsung mengawasi. "Kami akan mendorong publikasi laporan keuangan yang rinci, termasuk soal dana reses dan biaya kunjungan kerja," tuturnya.

Ferry juga menekankan perlunya mekanisme perlindungan bagi whistleblower yang melaporkan penyalahgunaan anggaran. “Kita harus punya sistem yang kuat untuk melindungi siapa pun yang berani melaporkan penyalahgunaan dana, tanpa perlu takut ada sanksi," terang Ferry yang juga Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran (Unpad) ini.

Selain itu, dia mengusulkan pembentukan komite etik independen yang beranggotakan unsur di luar parlemen. Kehadiran komite ini diyakini akan memperkuat penegakan disiplin dan menjaga objektivitas pengawasan.

Ferry menambahkan, komitmen Partai Perindo pada transparansi berlaku di semua tingkatan, termasuk dengan 380 anggota legislatif yang dimiliki. Mereka diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan, terutama penggunaan dana reses dan aspirasi, agar konstituen bisa mengawasi langsung.

"Kami juga akan membangun sistem pengawasan internal yang efektif, dan secara rutin mengadakan pelatihan tentang pentingnya akuntabilitas. Kami ingin membuktikan komitmen kami pada transparansi berlaku di setiap daerah, sebagai respons langsung terhadap harapan dan tuntutan rakyat," tegasnya.