Waketum Partai Perindo: Tuntutan Rakyat Momentum Titik Balik Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Gelombang aspirasi publik yang menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil harus menjadi titik balik bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan pembenahan serius, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo Manik Marganamahendra.

Manik menyikapi dua poin krusial yang menjadi sorotan yakni soal upah layak bagi pekerja lintas sektor, serta langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Ini adalah momentum besar bagi kita untuk melihat bahwa pemerintah dan DPR harus berbenah soal anggaran. Kita bisa bandingkan tunjangan DPR Rp50 juta dengan gaji guru yang masih ada yang ratusan ribu. Itu menunjukkan prioritas anggaran yang tidak adil,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Partai Perindo Respons Cepat 17+8 Tuntutan Rakyat: Wujudkan #IndonesiaBerbenah dan Bangun Budaya Politik Baru



Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, buruh hingga mitra ojek online tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Realokasi anggaran menjadi solusi mendesak agar pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

“Nilai dan rasa keadilan itu harus dimunculkan sekarang. Ini momentum bagi kita untuk mengambil sikap,” kata Sarjana Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Indonesia ini.

Terkait ancaman gelombang PHK, Manik menekankan pentingnya komunikasi publik yang menyejukkan dari pemerintah. Dia menilai, tudingan kepada rakyat sebagai pengacau justru memperparah situasi.

“Semakin besar intensitas demonstrasi, semakin rendah produktivitas masyarakat. Itu bisa mengakibatkan roda ekonomi tidak berputar semestinya,” tuturnya.

Selain komunikasi publik yang lebih terbuka, Ketua BEM UI periode 2019–2020 ini mendorong pemerintah menyiapkan bantalan sosial untuk pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan.

Manik menambahkan, Partai Perindo sudah menginstruksikan 380 anggota legislatif (Aleg) di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pengurus, serta kader untuk menyerap aspirasi rakyat secara optimal. Dia mencontohkan legislator Partai Perindo Sulawesi Tengah Mahfud Masuara yang hari itu membawa aspirasi masyarakat ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

“Ekonomi sejak awal menjadi nilai perjuangan utama Partai Perindo. Kami ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, diantaranya dengan memberikan insentif kepada UMKM dan mendorong ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Tak hanya menyuarakan aspirasi, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini juga menjalankan program-program konkret. Salah satunya Rumah Kerja, yang dirancang untuk menghubungkan masyarakat dengan peluang kerja.

Selain itu, ada program pemberdayaan masyarakat di sejumlah daerah, seperti budidaya ikan dengan teknologi bioflok dan peternakan ayam dengan sistem modern. “Dari kerja-kerja Aleg di lapangan, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan punya pendapatan rutin. Itu bentuk nyata keberpihakan Partai Perindo,” tutur Manik.

Manik menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Partai Perindo untuk menjawab tuntutan rakyat terkait kesejahteraan. “Partai Perindo selalu mengupayakan program-program ekonomi nyata kepada masyarakat," tegasnya.