PDIP Didorong Nonaktifkan Deddy Sitorus Buntut Ucapan Rakyat Jelata

JAKARTA - PDIP didorong segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu kadernya Deddy Sitorus . Desakan itu datang dari Ketua Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jakarta Marselinus.

Desakan itu buntut dari pernyataan Deddy dalam potongan program televisi yang viral di media sosial yang menganggap tidak tepat membandingkan gaji anggota DPR dengan rakyat jelata. Marselinus menilai ucapan Deddy sangat melukai hati masyarakat.

Baca juga: Kunto Aji Geram Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Ahmad Sahroni hanya Dinonaktifkan, Berharap Diganti

"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Dia menyoroti beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader masing-masing yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial. Dia mengungkapkan nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya yang telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.

“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” katanya.

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Andreas Hugo Pareira buka suara menanggapi desakan tersebut. “Ini masuk dalam kategori dugaan pelanggaran etik? Silakan laporkan ke MKD DPR kalau pelanggaran kode etik tersebut dianggap dalam kapasitas Deddy melanggar kode etik sebagai anggota DPR,” ujar Andreas dikonfirmasi Sindonews.

Menurut dia, menuntut seseorang melakukan pelanggaran tentu harus didukung oleh fakta yang bisa dibuktikan. Pihak yang tertuduh pun punya hak untuk membela diri apakah tuduhan itu sesuai fakta atau tidak.

Para hakim Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang akan mengadilinya. “Kalau Deddy diduga melanggar kode etik dalam kapasitas sebagai kader partai silakan laporkan ke bidang kehormatan partai sehingga Mahkamah Partai bisa memproses. Karena tidak bisa kita menghakimi seseorang dengan opini untuk menonaktifkan atau menghukum dia, karena sebagai warga negara, sebagai anggota dewan dia pun punya hak untuk mengekspresikan pendapatnya,” ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus juga angkat bicara mengenai hal tersebut. Dia menuding pembawa acara program sebuah TV swasta melakukan provokasi dengan membandingkan gaji DPR dengan rakyat dan gaji UMR.

Deddy mengungkapkan dalam program TV swasta tersebut videonya dipotong seperti kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Saya bilang ya tidak bisa dibandingkan begitu, kalau mau dibandingkan dengan sesama lembaga negara. Misalnya dengan kementerian, KPK, BPK, dan lain-lain. Eh malah dipotong 20 detik sehingga kesannya jadi perbandingan derajat dan status. Kan keterlaluan persis kayak kasus Ahok dulu. Diskusi itu pun terjadi Oktober 2024, tiba-tiba diangkat sekarang untuk menyerang saya,” ujar Deddy kepada SindoNews.