Langkah Presiden Prabowo dalam Pemulihan Ketertiban Diapresiasi
Senin, 01 September 2025 - 16:15 WIB
loading...
Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemulihan kepercayaan dan ketertiban serta tetap menjamin kebebasan berpendapat diapresiasi oleh Great Institute. Foto/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam pemulihan kepercayaan dan ketertiban serta tetap menjamin kebebasan berpendapat diapresiasi oleh Great Institute. Dalam 3 hari belakangan ini Presiden Prabowo melakukan beberapa langkah cepat dalam merespons gelombang kemarahan publik.
Langkah pertama Presiden Prabowo adalah menyampaikan simpati dan dukacita mendalam serta mengunjungi keluarga almarhum Affan Kurniawan yang meninggal dilindas oleh mobil rantis Brimob Polri dalam aksi protes 28 Agustus 2025. Langkah kedua adalah berdialog dengan tokoh-tokoh dari 19 ormas Islam untuk menerima masukan dan imbauan menjaga persatuan.
Kemudian langkah ketiga adalah berdialog dengan pimpinan partai politik, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD RI. Dalam dialog ini, Great Institute mencatat tiga poin penting. Pertama, pemulihan kepercayaan.
Baca juga: Presiden Prabowo: Jangan Kita Mau Terus Diadu Domba
“Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menewaskan peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025, koreksi total terhadap perilaku anggota DPR yang tidak memiliki empati kesusahan rakyat melalui ketua-ketua umum partai politik,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto, Senin (1/9/2025).
Kedua, pemulihan ketertiban. Dia menilai hal ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan untuk menegakkan hukum dalam melindungi aset-aset publik dan aset privat masyarakat.
Ketiga, tetap menjamin kebebesan berpendapat. Dia melanjutkan, Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mempersilakan gerakan masyarakat sipil menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari demokrasi.
“Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespons gelombang kemarahan publik,” tuturnya.
Dia berpendapat, upaya pemulihan kepercayaan publik dan ketertiban, sambil tetap menjamin kebebasan berpendapat merupakan langkah tepat yang mengembalikan gerakan sipil pada koridor hukum dan demokrasi yang semestinya, serta mengusut tuntas pelaku makar dan teror secara adil dan transparan.
Great Institute mengapresiasi langkah dialog yang ditempuh Presiden Prabowo dengan melibatkan tokoh-tokoh ormas Islam, Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI.
GREAT Institute juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang walaupun tidak berada dalam koalisi Pemerintahan Prabowo, tetapi bersedia hadir untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan jiwa kenegarawanan seorang anak Proklamator.
“Tentu, ada catatan kritis yang masih belum dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemulihan kepercayaan yaitu tuntutan dasar dari publik untuk segera melakukan reshuffle kabinet dan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor,” ujarnya.
Great Institute memandang ketidakpuasan publik bukan hanya disebabkan oleh perilaku tidak pantas anggota DPR kemarin saja, tetapi pengalaman panjang dalam kehidupan. “Berbagai kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo tidak mampu dieksekusi secara cepat dan tepat oleh menteri-menterinya. Presiden Prabowo diharapkan segera membentuk zaken kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten dan membawa beban masa lalu,” pungkasnya.
Langkah pertama Presiden Prabowo adalah menyampaikan simpati dan dukacita mendalam serta mengunjungi keluarga almarhum Affan Kurniawan yang meninggal dilindas oleh mobil rantis Brimob Polri dalam aksi protes 28 Agustus 2025. Langkah kedua adalah berdialog dengan tokoh-tokoh dari 19 ormas Islam untuk menerima masukan dan imbauan menjaga persatuan.
Kemudian langkah ketiga adalah berdialog dengan pimpinan partai politik, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD RI. Dalam dialog ini, Great Institute mencatat tiga poin penting. Pertama, pemulihan kepercayaan.
Baca juga: Presiden Prabowo: Jangan Kita Mau Terus Diadu Domba
“Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menewaskan peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025, koreksi total terhadap perilaku anggota DPR yang tidak memiliki empati kesusahan rakyat melalui ketua-ketua umum partai politik,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto, Senin (1/9/2025).
Kedua, pemulihan ketertiban. Dia menilai hal ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan untuk menegakkan hukum dalam melindungi aset-aset publik dan aset privat masyarakat.
Ketiga, tetap menjamin kebebesan berpendapat. Dia melanjutkan, Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mempersilakan gerakan masyarakat sipil menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari demokrasi.
“Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespons gelombang kemarahan publik,” tuturnya.
Dia berpendapat, upaya pemulihan kepercayaan publik dan ketertiban, sambil tetap menjamin kebebasan berpendapat merupakan langkah tepat yang mengembalikan gerakan sipil pada koridor hukum dan demokrasi yang semestinya, serta mengusut tuntas pelaku makar dan teror secara adil dan transparan.
Great Institute mengapresiasi langkah dialog yang ditempuh Presiden Prabowo dengan melibatkan tokoh-tokoh ormas Islam, Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI.
GREAT Institute juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang walaupun tidak berada dalam koalisi Pemerintahan Prabowo, tetapi bersedia hadir untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan jiwa kenegarawanan seorang anak Proklamator.
“Tentu, ada catatan kritis yang masih belum dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemulihan kepercayaan yaitu tuntutan dasar dari publik untuk segera melakukan reshuffle kabinet dan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor,” ujarnya.
Great Institute memandang ketidakpuasan publik bukan hanya disebabkan oleh perilaku tidak pantas anggota DPR kemarin saja, tetapi pengalaman panjang dalam kehidupan. “Berbagai kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo tidak mampu dieksekusi secara cepat dan tepat oleh menteri-menterinya. Presiden Prabowo diharapkan segera membentuk zaken kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten dan membawa beban masa lalu,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
