Pertemuan Prabowo-Ulama Diharapkan Redakan Eskalasi Politik dan Sosial yang Memanas

JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah ormas Islam menandai fase penting dalam upaya meredakan eskalasi politik dan sosial. Agenda yang membawa pesan persatuan dan tantangan bangsa itu disambut baik oleh banyak pihak, termasuk kalangan aktivis dan masyarakat sipil.

Pertemuan ini terjadi di tengah riuhnya dinamika politik Jakarta dan nasional. Ketidakpuasan publik atas kenaikan biaya hidup, kebijakan pajak, hingga sorotan pada gaya hidup pejabat menjadi bara yang menyulut amarah. Di titik ini, pertemuan antara Presiden dan ulama seolah menjadi jembatan untuk meredam tensi. Ulama memiliki kharisma yang mengakar di tengah umat, sementara negara punya instrumen kebijakan untuk menjawab kegelisahan.

Kedewasaan negara diuji saat gelombang protes rakyat makin mengeras. Tugas negara bukan sekadar mengamankan demonstrasi, melainkan mendengar dan mengolah aspirasi menjadi tindakan solutif. Pertemuan dengan ormas Islam patut diapresiasi, tetapi harus dipahami bahwa simbol persatuan tidak akan cukup tanpa langkah konkret di lapangan. Presiden perlu memastikan pesan yang dibawa ulama tidak hanya berhenti sebagai retorika, melainkan menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Baca juga: Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam Sikapi Situasi Nasional, Ajak Masyarakat Lebih Tenang

"Kami menilai, kehadiran ulama dalam momen ini adalah kekuatan moral yang strategis. Mereka bukan hanya penyejuk hati umat, tetapi juga penuntun arah bangsa. Namun, ulama tidak boleh dibiarkan berdiri sendiri. Negara harus bergandengan tangan dengan para kiai, habib, dan cendekiawan Muslim untuk membangun dialog kebangsaan yang tulus. Dalam konteks ini, JAN menekankan pentingnya kontinuitas pertemuan, bukan sebatas seremoni belaka," kata Ketua Jaringan Aktivis Nusantara Romadhon Jasn, Sabtu (30/8/2025).

Presiden juga diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan legitimasi moral dari tokoh agama. Legitimasi politik sejati lahir dari kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ketika harga bahan pokok menekan, ketika lapangan kerja masih terbatas, dan ketika disparitas sosial semakin tajam, rakyat tidak cukup hanya dijanjikan persatuan. Mereka menanti bukti nyata dari pemerintah. Itulah ukuran kedewasaan negara dalam menjawab gejolak. Romadhon Jasn menegaskan hal ini sebagai prioritas.

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Massa Anarkis

"Di sisi lain, ulama memiliki tugas keagamaan sekaligus kebangsaan. Dalam sejarah Indonesia, suara ulama kerap menjadi penentu arah bangsa, baik dalam perlawanan terhadap penjajahan maupun dalam merawat kemerdekaan," ujarnya.

"Karena itu, ajakan agar Gus Baha, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan para ulama di tiap wilayah turun bersuara, harus dimaknai sebagai panggilan kebangsaan. Ulama harus mengingatkan umat untuk tetap tenang, tapi juga berani menyuarakan kritik demi kebaikan bersama," ungkap Romadhon.


Kombinasi negara dan ulama inilah yang dapat menjadi penopang persatuan. Negara hadir dengan kebijakan, ulama hadir dengan keteladanan moral.

"Jika keduanya benar-benar berjalan seiring, gejolak di jalanan bisa teredam tanpa kehilangan ruang demokrasi. Rakyat akan merasa didengar, bukan ditundukkan. Dalam kondisi seperti sekarang, itulah keseimbangan yang paling dibutuhkan," tegasnya.

Pertemuan Presiden dan ulama ini bisa menjadi titik balik penting jika dilanjutkan dengan langkah nyata. Inilah momentum untuk membangun sinergi baru yakni, negara yang tegas namun peka, dan ulama yang menyejukkan. Persatuan tidak bisa hanya digemakan, ia harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Sejarah bangsa selalu membuktikan, persatuan yang dibangun di atas kesungguhan akan melahirkan energi besar bagi peradaban. Pertemuan Presiden dan ulama hanyalah awal dari perjalanan panjang itu. Rakyat kini menunggu kebijakan yang menyejahterakan,” ucapnya.