Profil Gus Irfan yang Disebut DPR Bakal Jadi Menteri Haji
Kamis, 28 Agustus 2025 - 09:52 WIB
loading...
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan). Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) disebut Komisi VIII DPR akan menjadi Menteri Haji. Profil Gus Irfan diulas di artikel ini.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BP Haji, dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyapa Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan sebutan menteri. Sebab, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna dua hari lalu. "Tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.
Baca Juga: Gus Irfan Siap jika Ditugaskan Prabowo Jadi Menteri Haji dan Umrah
Menanggapi hal itu, Irfan mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo Subianto, tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif untuk penunjukannya.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BP Haji, dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyapa Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf dengan sebutan menteri. Sebab, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna dua hari lalu. "Tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.
Baca Juga: Gus Irfan Siap jika Ditugaskan Prabowo Jadi Menteri Haji dan Umrah
Menanggapi hal itu, Irfan mengatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari pembantu Presiden Prabowo Subianto, tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden yang memiliki hak prerogatif untuk penunjukannya.
Lihat Juga :
