Desak Pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan Prajurit TNI Kirim Lagi Surat ke DPR-MPR dan DPD
Rabu, 27 Agustus 2025 - 13:49 WIB
loading...
A
A
A
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Salam kebangsaan dan salam sejahtera kami ucapkan untuk Bapak/Ibu Ketua, seluruh anggota dan seluruh jajaran MPR RI, DPR RI, serta DPD RI. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.
Kami, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) mengucapkan salam hormat dan penghargaan atas komitmen Bapak/Ibu sekalian dalam menjaga marwah konstitusi dan kedaulatan rakyat melalui lembaga tinggi negara yang terhormat ini.
Sebagai baglan dari masyarakat yang menjunjung tinggi konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi yang sehat, melalui surat ini FPP TNI meminta tanggapan sungguh-sungguh terhadap surat resmi pertama Nomor 003/FPPTNI/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 yang telah dikirim kepada pimpinan MPR RI, DPR RI dan tembusan ke DPD RI, terkait dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Sdr. Gibran Rakabuming Raka.
Alasan pemakzulan tersebut, karena kami menilai adanya pelanggaran serlus terhadap etika konstitusi, dugaan pelanggaran etik dan moral serta putusan MK No: 90/PUU-21/2023 yang terindikasi terjadi kejahatan konstitusional yang dilakukan secara terencana dan terorganisir. Gibran adalah anomali dari sebuah sistem kekuasaan dan timbul dari rekayasa yang sistematis. Gibran menjadi Wakil Presiden bukan karena prestasi, tetapi melalui nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran konstitusi yang dikemas oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Sdr. Anwar Usman, paman Sdr. Gibran.
Semua hal yang menyangkut dengan alasan pemakzulan sudah kami sampaikan dalam surat sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada respon atau tindaklanjut terhadap surat tersebut.
Kami memahami bahwa proses politik dan konstitusional membutuhkan waktu, pertimbangan mendalam, serta dinamika internal di masing-masing partai politik. Namun demikian, sebagai warga negara dan bagian dari komponen bangsa yang telah mengabdikan diri untuk tegaknya kedaulatan negara, kami merasa berkewajiban moral dan konstitusional untuk kembali mengingatkan dan mendesak agar aspirasi rakyat ini mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata, demi menjaga integritas lembaga kenegaraan dan supremasi konstitusi Republik Indonesia
Kami percaya bahwa lembaga-lembaga tinggi negara yang Bapak/Ibu pimpin akan bertindak berdasarkan amanah konstitusi, dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan individu.
Salam kebangsaan dan salam sejahtera kami ucapkan untuk Bapak/Ibu Ketua, seluruh anggota dan seluruh jajaran MPR RI, DPR RI, serta DPD RI. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.
Kami, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) mengucapkan salam hormat dan penghargaan atas komitmen Bapak/Ibu sekalian dalam menjaga marwah konstitusi dan kedaulatan rakyat melalui lembaga tinggi negara yang terhormat ini.
Sebagai baglan dari masyarakat yang menjunjung tinggi konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi yang sehat, melalui surat ini FPP TNI meminta tanggapan sungguh-sungguh terhadap surat resmi pertama Nomor 003/FPPTNI/V/2025 Tanggal 26 Mei 2025 yang telah dikirim kepada pimpinan MPR RI, DPR RI dan tembusan ke DPD RI, terkait dengan usulan pemakzulan Wakil Presiden Sdr. Gibran Rakabuming Raka.
Alasan pemakzulan tersebut, karena kami menilai adanya pelanggaran serlus terhadap etika konstitusi, dugaan pelanggaran etik dan moral serta putusan MK No: 90/PUU-21/2023 yang terindikasi terjadi kejahatan konstitusional yang dilakukan secara terencana dan terorganisir. Gibran adalah anomali dari sebuah sistem kekuasaan dan timbul dari rekayasa yang sistematis. Gibran menjadi Wakil Presiden bukan karena prestasi, tetapi melalui nepotisme keluarga Jokowi melalui pelanggaran konstitusi yang dikemas oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Sdr. Anwar Usman, paman Sdr. Gibran.
Semua hal yang menyangkut dengan alasan pemakzulan sudah kami sampaikan dalam surat sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada respon atau tindaklanjut terhadap surat tersebut.
Kami memahami bahwa proses politik dan konstitusional membutuhkan waktu, pertimbangan mendalam, serta dinamika internal di masing-masing partai politik. Namun demikian, sebagai warga negara dan bagian dari komponen bangsa yang telah mengabdikan diri untuk tegaknya kedaulatan negara, kami merasa berkewajiban moral dan konstitusional untuk kembali mengingatkan dan mendesak agar aspirasi rakyat ini mendapat perhatian dan tindak lanjut nyata, demi menjaga integritas lembaga kenegaraan dan supremasi konstitusi Republik Indonesia
Kami percaya bahwa lembaga-lembaga tinggi negara yang Bapak/Ibu pimpin akan bertindak berdasarkan amanah konstitusi, dengan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan individu.
Lihat Juga :
