Hari Perumahan Nasional 2025, Ibas Soroti Backlog dan Dorong Rumah Layak Bagi Rakyat
Selasa, 26 Agustus 2025 - 15:50 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi nasional dalam menjawab tantangan besar perumahan. Termasuk mempercepat terwujudnya rumah layak, sehat, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Ibas saat acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.
Acara ini menjadi pengingat akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Pertimbangan Harga Masih Jadi Faktor Penentu bagi Masyarakat Membeli Hunian
Ibas menegaskan, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa. Kolaborasi lintas sektor, pembangunan perumahan yang tepat dengan anggaran yang cukup berkelanjutan, serta perluasan program seperti BSPS, FLPP, dan Tapera harus terus dikawal agar tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang kehilangan tempat berpulang hanya karena tak mampu membeli atap.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Program 3 Juta Rumah Gagal Terwujud Tahun Ini, Fahri Hamzah Minta Maaf
"Mengingatkan kembali janji konstitusi negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa," tegas Ibas, Selasa (26/8/2025).
Ibas menyoroti masih tingginya angka backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan 78,87% di perkotaan dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni 56,64% di perkotaan, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023.
"Belum lagi ditambah sekitar 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian. Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” ucapnya.
"Bonus demografi yang tengah kita nikmati bisa menjadi berkah, jika kita mampu menyediakan rumah yang layak bagi generasi muda. Namun, jika tidak, akan sebaliknya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Janganlah kita berkecil hati. Upaya terus dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Ibas juga menekankan pentingnya penguatan dan pengawasan terhadap tiga program strategis perumahan pemerintah, yakni FLPP, Tapera, dan BSPS.
“Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan terjangkau. Dengan cicilan terjangkau, program ini membantu rakyat memiliki rumah dengan cara terjangkau,” urai Ibas.
Kedua, Tapera hadir sebagai solusi jangka panjang pembiayaan perumahan bagi pekerja formal untuk mewujudkan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, Ketiga, di sinilah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)—atau bedah rumah—hadir, Sebuah program mulia yang membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, memulihkan martabat keluarga belum mampu agar bisa tinggal layak dan sehat.
“Tujuannya satu: rumah bukan sekadar berdiri, tapi berdiri dengan martabat," ujarnya.
Ibas juga mengajak semua pihak untuk bersinergi. Pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian. Tapi hasil kolaborasi antara pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, hingga partisipasi warga.
Ibas juga mengingatkan fondasi program perumahan rakyat telah diletakkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bahwa fondasi berbagai kebijakan perumahan telah mulai dibangun sejak era Presiden SBY, seperti Rumah Sederhana Sehat, program subsidi dan rumah susun. Kini, di bawah Presiden Prabowo, kita harapkan perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan tata kelola yang kuat," tegasnya.
Menurut Ibas, negara besar bukan karena menara, tapi karena rakyat tidur tak di jalan. negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua.
"Mari kita kawal bersama, tak seorang pun warga bangsa ini harus kehilangan tempat berpulang, hanya karena tak mampu membeli atap. Dirgahayu Hari Perumahan Nasional 2025. Rumah Untuk Semua, Harapan Bagi Bangsa,” kata Ibas.
Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Lokot Nasution menegaskan peran Fraksi Partai Demokrat yang akan terus mendukung dan mengawal pembangunan program perumahan untuk rakyat, termasuk alokasi anggaran yang mencukupi.
“Kami telah merumuskan beberapa kebijakan bersama Kementerian PKP, seperti subsidi bantuan pemerintah, strategi pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa di daerah perkotaan yang padat, inovasi pembangunan, akses pembiayaan, dan yang kelima, reformasi dan regulasi tata ruang,” jelas Lokot.
Senada, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan pentingnya program BSPS dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. “Mewujudkan Indonesia Emas, salah satu tools-nya adalah swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan program 3 juta rumah,” jelas Fitrah.
Dalam kesempatan ini, Fitrah juga mengingatkan masyarakat agar tidak ada penyalahgunaan usulan BSPS dan implementasinya di lapangan.
Salah satu peserta asal Ngawi, Hadi Priyanto, mengaku bangga bisa hadir langsung dalam seminar ini. Hadi menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Ibas terhadap daerah-daerah seperti Ngawi.
“Saya sangat bersyukur bisa diundang langsung oleh Pak Ibas. Semoga beliau terus memperjuangkan program seperti BSPS agar menjangkau lebih banyak masyarakat di pedesaan,” kata Hadi.
Seminar Hari Perumahan Nasional ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjamin akses rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain Ibas, acara ini juga dihadiri oleh beberapa anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, yaitu Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Muhammad Lokot Nasution; Wastam dan Ishak Mekki.
Perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur serta Direktur Jenderal Tata Kelola Brigjen Pol Aziz Andriansyah.
Hal itu disampaikan Ibas saat acara Hari Perumahan “Rumah Layak untuk Semua: Pilar Keadilan Sosial, Kunci Bonus Demografi”, di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.
Acara ini menjadi pengingat akses terhadap hunian yang layak adalah amanat konstitusi yang harus terus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Pertimbangan Harga Masih Jadi Faktor Penentu bagi Masyarakat Membeli Hunian
Ibas menegaskan, rumah bukan hanya bangunan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan, martabat, dan masa depan bangsa. Kolaborasi lintas sektor, pembangunan perumahan yang tepat dengan anggaran yang cukup berkelanjutan, serta perluasan program seperti BSPS, FLPP, dan Tapera harus terus dikawal agar tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang kehilangan tempat berpulang hanya karena tak mampu membeli atap.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ibas berpendapat rumah layak untuk semua bukan hanya slogan, melainkan wujud keadilan sosial yang harus diperjuangkan bersama.
Baca juga: Program 3 Juta Rumah Gagal Terwujud Tahun Ini, Fahri Hamzah Minta Maaf
"Mengingatkan kembali janji konstitusi negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak dan bermartabat bagi setiap warganya. Rumah adalah hak dasar warga negara. Rumah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa," tegas Ibas, Selasa (26/8/2025).
Ibas menyoroti masih tingginya angka backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta backlog kepemilikan 78,87% di perkotaan dan 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni 56,64% di perkotaan, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023.
"Belum lagi ditambah sekitar 700 ribu keluarga baru yang terbentuk setiap tahun dan membutuhkan hunian. Sistem dan pasokan perumahan kita masih jauh tertinggal,” ucapnya.
"Bonus demografi yang tengah kita nikmati bisa menjadi berkah, jika kita mampu menyediakan rumah yang layak bagi generasi muda. Namun, jika tidak, akan sebaliknya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, kita kawal agar generasi muda kita punya tempat hidup yang layak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Janganlah kita berkecil hati. Upaya terus dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Ibas juga menekankan pentingnya penguatan dan pengawasan terhadap tiga program strategis perumahan pemerintah, yakni FLPP, Tapera, dan BSPS.
“Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan terjangkau. Dengan cicilan terjangkau, program ini membantu rakyat memiliki rumah dengan cara terjangkau,” urai Ibas.
Kedua, Tapera hadir sebagai solusi jangka panjang pembiayaan perumahan bagi pekerja formal untuk mewujudkan pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, Ketiga, di sinilah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)—atau bedah rumah—hadir, Sebuah program mulia yang membantu memperbaiki rumah tidak layak huni, memulihkan martabat keluarga belum mampu agar bisa tinggal layak dan sehat.
“Tujuannya satu: rumah bukan sekadar berdiri, tapi berdiri dengan martabat," ujarnya.
Ibas juga mengajak semua pihak untuk bersinergi. Pembangunan perumahan bukan urusan satu kementerian. Tapi hasil kolaborasi antara pusat-daerah, legislatif-eksekutif, BUMN-swasta, hingga partisipasi warga.
Ibas juga mengingatkan fondasi program perumahan rakyat telah diletakkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bahwa fondasi berbagai kebijakan perumahan telah mulai dibangun sejak era Presiden SBY, seperti Rumah Sederhana Sehat, program subsidi dan rumah susun. Kini, di bawah Presiden Prabowo, kita harapkan perluasan cakupan, peningkatan kualitas, dan tata kelola yang kuat," tegasnya.
Menurut Ibas, negara besar bukan karena menara, tapi karena rakyat tidur tak di jalan. negeri sejahtera tak hanya dana, tapi anak tumbuh di rumah nyaman. Bukan tinggi gedung tanda berjaya, tapi rumah layak bagi semua.
"Mari kita kawal bersama, tak seorang pun warga bangsa ini harus kehilangan tempat berpulang, hanya karena tak mampu membeli atap. Dirgahayu Hari Perumahan Nasional 2025. Rumah Untuk Semua, Harapan Bagi Bangsa,” kata Ibas.
Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Lokot Nasution menegaskan peran Fraksi Partai Demokrat yang akan terus mendukung dan mengawal pembangunan program perumahan untuk rakyat, termasuk alokasi anggaran yang mencukupi.
“Kami telah merumuskan beberapa kebijakan bersama Kementerian PKP, seperti subsidi bantuan pemerintah, strategi pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa di daerah perkotaan yang padat, inovasi pembangunan, akses pembiayaan, dan yang kelima, reformasi dan regulasi tata ruang,” jelas Lokot.
Senada, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menjelaskan pentingnya program BSPS dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. “Mewujudkan Indonesia Emas, salah satu tools-nya adalah swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan program 3 juta rumah,” jelas Fitrah.
Dalam kesempatan ini, Fitrah juga mengingatkan masyarakat agar tidak ada penyalahgunaan usulan BSPS dan implementasinya di lapangan.
Salah satu peserta asal Ngawi, Hadi Priyanto, mengaku bangga bisa hadir langsung dalam seminar ini. Hadi menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Ibas terhadap daerah-daerah seperti Ngawi.
“Saya sangat bersyukur bisa diundang langsung oleh Pak Ibas. Semoga beliau terus memperjuangkan program seperti BSPS agar menjangkau lebih banyak masyarakat di pedesaan,” kata Hadi.
Seminar Hari Perumahan Nasional ini bukan sekadar peringatan seremonial, tetapi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjamin akses rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain Ibas, acara ini juga dihadiri oleh beberapa anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, yaitu Ketua Poksi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Muhammad Lokot Nasution; Wastam dan Ishak Mekki.
Perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dihadiri oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Ir. Fitrah Nur serta Direktur Jenderal Tata Kelola Brigjen Pol Aziz Andriansyah.
(cip)
Lihat Juga :
