Survei: Abolisi dan Amnesti Tak Guncang Hubungan Prabowo-Jokowi
Minggu, 24 Agustus 2025 - 16:58 WIB
loading...
Hasil survei nasional Polling Institute menunjukkan publik tidak percaya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Jokowi retak usa pemberian amnesti dan abolisi. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Hasil survei nasional Polling Institute menunjukkan mayoritas publik tidak percaya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) retak usai kebijakan pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Survei digelar pada 4–7 Agustus 2025.
Dalam itu, sebanyak 52,1% responden menyatakan tidak percaya (28,3% kurang percaya dan 23,8% tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut.
Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2% (3,6% sangat percaya dan 19,6% cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Cermin Keberanian Politik Prabowo
“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8/2025).
Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.
Kennedy menambahkan, meski demikian, angka 23,2% yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih adanya persepsi kritis di sebagian masyarakat.
“Ini bisa berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara dua figur nasional tersebut,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Kennedy melanjutkan, “publik tampak lebih optimistis bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak mengguncang relasi politik Prabowo dan Jokowi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di masa awal pemerintahan.
Survei Polling dilakukan dalam rentang 4-7 Agustus 2025, menempatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95%.
Dalam itu, sebanyak 52,1% responden menyatakan tidak percaya (28,3% kurang percaya dan 23,8% tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut.
Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2% (3,6% sangat percaya dan 19,6% cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Cermin Keberanian Politik Prabowo
“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” ujar Kennedy Muslim, Peneliti Utama Polling Institute, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8/2025).
Menurut Kennedy, mayoritas publik menilai kebijakan Prabowo tersebut lebih sebagai langkah politik yang berorientasi pada rekonsiliasi, bukan pemicu disharmoni.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
“Responden cenderung menilai keputusan Presiden justru memperluas ruang politik inklusif, sehingga isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi tidak terlalu dipercaya,” jelasnya.
Kennedy menambahkan, meski demikian, angka 23,2% yang percaya hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis menunjukkan masih adanya persepsi kritis di sebagian masyarakat.
“Ini bisa berasal dari kelompok yang menilai kebijakan amnesti berpotensi mengganggu komunikasi politik antara dua figur nasional tersebut,” imbuhnya.
Secara keseluruhan, Kennedy melanjutkan, “publik tampak lebih optimistis bahwa kebijakan amnesti dan abolisi tidak mengguncang relasi politik Prabowo dan Jokowi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di masa awal pemerintahan.
Survei Polling dilakukan dalam rentang 4-7 Agustus 2025, menempatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95%.
(cip)
Lihat Juga :
