Perkuat Pertahanan Negara, Komisi I DPR Usul Pembentukan Cyber Command TNI
Rabu, 20 Agustus 2025 - 23:38 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengusulkan, pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengusulkan, pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional. Usulan itu ditujukan sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor strategis.
"Mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor-sektor strategis," kata Sukamta, Rabu (20/8/2025).
Sukamta berharap, Indonesia dapat mengambil peran aktif menghadapi dinamika global. "Pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik," ucapnya.
Baca juga: Deklarasi Manifesto Filsafat Intelijen, Hendropriyono: Dunia Dilanda Gelombang Proxy War
Sukamta menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI yang menekankan percepatan modernisasi pertahanan berbasis teknologi serta penguatan sistem pertahanan siber. Apalagi, tantangan global kian kompleks.
Sukamta menilai, langkah tersebut selaras dengan kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam merespons dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, termasuk konflik di Laut Cina Selatan (LCS) dan rivalitas Amerika Serikat–China.
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Letjen Muhammad Saleh Mustafa Jadi Wakasad
"Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern. Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang cyber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” kata Sukamta.
Sukamta berpandangan langkah Prabowo sudah tepat. Ia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu dijalankan secara cerdas dan seimbang, dengan tetap mengedepankan prinsip kemandirian nasional.
"Langkah strategis, pemerintah segera menyusun Grand Design Pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama pangan, energi, cyber, dan maritim," tutur Legislator asal Dapil Yogyakarta yang meraih gelar doktor di Inggris tersebut.
"Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa," tambah Sukamta.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengatakan keutuhan wilayah Indonesia dan kekuatan negara adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Ia pun memaparkan rencana strategis penguatan pertahanan Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo mengatakan akan melakukan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis nasional, hingga peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk 102 kementerian/lembaga senilai Rp1.498,2 triliun. Kementerian Pertahanann menempati posisi kedua dengan total anggaran belanja sebesar Rp185 triliun.
"Mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor-sektor strategis," kata Sukamta, Rabu (20/8/2025).
Sukamta berharap, Indonesia dapat mengambil peran aktif menghadapi dinamika global. "Pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik," ucapnya.
Baca juga: Deklarasi Manifesto Filsafat Intelijen, Hendropriyono: Dunia Dilanda Gelombang Proxy War
Sukamta menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI yang menekankan percepatan modernisasi pertahanan berbasis teknologi serta penguatan sistem pertahanan siber. Apalagi, tantangan global kian kompleks.
Sukamta menilai, langkah tersebut selaras dengan kebutuhan strategis nasional, khususnya dalam merespons dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks, termasuk konflik di Laut Cina Selatan (LCS) dan rivalitas Amerika Serikat–China.
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Letjen Muhammad Saleh Mustafa Jadi Wakasad
"Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern. Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang cyber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” kata Sukamta.
Sukamta berpandangan langkah Prabowo sudah tepat. Ia juga menekankan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia perlu dijalankan secara cerdas dan seimbang, dengan tetap mengedepankan prinsip kemandirian nasional.
"Langkah strategis, pemerintah segera menyusun Grand Design Pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama pangan, energi, cyber, dan maritim," tutur Legislator asal Dapil Yogyakarta yang meraih gelar doktor di Inggris tersebut.
"Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa," tambah Sukamta.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo mengatakan keutuhan wilayah Indonesia dan kekuatan negara adalah pilar utama kedaulatan bangsa. Ia pun memaparkan rencana strategis penguatan pertahanan Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat, 15 Agustus 2025.
Prabowo mengatakan akan melakukan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan industri strategis nasional, hingga peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk 102 kementerian/lembaga senilai Rp1.498,2 triliun. Kementerian Pertahanann menempati posisi kedua dengan total anggaran belanja sebesar Rp185 triliun.
(cip)
Lihat Juga :
