Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu, Guru Besar UNM: Syarat Stabilitas Nasional
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 20:08 WIB
loading...
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Harris Arthur Hedar menilai Presiden Prabowo Subianto akan menegakan hukum tanpa pandang bulu. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Harris Arthur Hedar menilai Presiden Prabowo Subianto sangat concern dalam menerapkan prinsip bahwa hukum harus berlaku untuk semua tanpa kecuali.
Hal itu disampaikan Harris yang mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
“Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” katanya, Sabtu (16/8/2025).
Baca juga: Prabowo Beri Ultimatum: Selama Saya Jabat Presiden, Jangan Anggap yang Kaya Bisa Bertindak Seenaknya
Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini menyebut, kondisi penegakan hukum di Indonesia selama ini masih banyak yang mesti dibenahi. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga penerapan hukum yang kerap ditarik-tarik kepentingan politik membuat masyarakat skeptis.
“Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” kata Prof Harris.
Hal itu disampaikan Harris yang mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
“Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” katanya, Sabtu (16/8/2025).
Baca juga: Prabowo Beri Ultimatum: Selama Saya Jabat Presiden, Jangan Anggap yang Kaya Bisa Bertindak Seenaknya
Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini menyebut, kondisi penegakan hukum di Indonesia selama ini masih banyak yang mesti dibenahi. Praktik korupsi, mafia peradilan, hingga penerapan hukum yang kerap ditarik-tarik kepentingan politik membuat masyarakat skeptis.
“Ini adalah momentum penting. Di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi. Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” kata Prof Harris.
Lihat Juga :
