Refly Harun: Eksekusi Silfester Matutina Tertunda, Ada 'Orang Besar' di Solo dan Istana?
Kamis, 14 Agustus 2025 - 21:45 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti mandeknya eksekusi terhadap Silfester Matutina meski kasusnya telah berkekuatan hukum tetap sejak lama. Foto/iNews TV
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti mandeknya eksekusi terhadap Silfester Matutina meski kasusnya telah berkekuatan hukum tetap sejak lama. Refly menilai penundaan eksekusi putusan ini dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Dia menyebut, ada dua versi terkait pertemuan Silfester dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “JK mengatakan tidak pernah bertemu, tapi Andi Azwan tadi menampilkan foto pertemuan di Istana Wapres. Ini harus dikonfirmasi, mana yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar,” ujar Refly dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis malam (14/8/2025).
Baca juga: Silfester Matutina Ajukan PK Kasus Dugaan Fitnah ke Jusuf Kalla, Ini Respons Kejagung
Refly menegaskan, permohonan maaf yang mungkin terjadi dalam pertemuan tersebut tidak mengubah status hukum perkara.
“Kalau kasus sudah inkrah, maaf hanya relevan secara sosial atau politis. Proses hukum tetap harus berjalan,” katanya.
Menurutnya, eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap harus segera dilakukan. “Kalau tidak dieksekusi, ini akan menjadi preseden buruk dalam law enforcement kita,” tegasnya.
Baca juga: Silfester Matutina Belum Ditahan karena Ada Saudara di Kejari Jaksel, Kejagung: Tak Ada Hubungannya
Ia menambahkan, amnesti bisa saja diberikan oleh Presiden, tetapi eksekusi harus dilakukan terlebih dahulu.
Refly kemudian mengungkap analisis hipotetis terkait pihak yang diduga berpengaruh di balik lambannya eksekusi.
“Kejaksaan Agung sudah memerintahkan melalui Kapuspenkum, tapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum melaksanakan. Artinya, bisa jadi mereka menunggu ‘tanda’ dari dua pihak: Solo dan Istana. Harus ada orang yang lebih besar kekuasaannya dari Jaksa Agung untuk bisa menghentikan eksekusi ini,” ujarnya.
Meski menekankan ini hanyalah hipotesis, Refly tidak menampik bahwa “orang besar” yang dimaksud kemungkinan berada di lingkar kekuasaan.
“Kalau tidak lebih besar dari Jaksa Agung, maka dia bukan orang besar,” pungkasnya.
Dia menyebut, ada dua versi terkait pertemuan Silfester dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). “JK mengatakan tidak pernah bertemu, tapi Andi Azwan tadi menampilkan foto pertemuan di Istana Wapres. Ini harus dikonfirmasi, mana yang benar. Tidak mungkin dua-duanya benar,” ujar Refly dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis malam (14/8/2025).
Baca juga: Silfester Matutina Ajukan PK Kasus Dugaan Fitnah ke Jusuf Kalla, Ini Respons Kejagung
Refly menegaskan, permohonan maaf yang mungkin terjadi dalam pertemuan tersebut tidak mengubah status hukum perkara.
“Kalau kasus sudah inkrah, maaf hanya relevan secara sosial atau politis. Proses hukum tetap harus berjalan,” katanya.
Menurutnya, eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap harus segera dilakukan. “Kalau tidak dieksekusi, ini akan menjadi preseden buruk dalam law enforcement kita,” tegasnya.
Baca juga: Silfester Matutina Belum Ditahan karena Ada Saudara di Kejari Jaksel, Kejagung: Tak Ada Hubungannya
Ia menambahkan, amnesti bisa saja diberikan oleh Presiden, tetapi eksekusi harus dilakukan terlebih dahulu.
Refly kemudian mengungkap analisis hipotetis terkait pihak yang diduga berpengaruh di balik lambannya eksekusi.
“Kejaksaan Agung sudah memerintahkan melalui Kapuspenkum, tapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum melaksanakan. Artinya, bisa jadi mereka menunggu ‘tanda’ dari dua pihak: Solo dan Istana. Harus ada orang yang lebih besar kekuasaannya dari Jaksa Agung untuk bisa menghentikan eksekusi ini,” ujarnya.
Meski menekankan ini hanyalah hipotesis, Refly tidak menampik bahwa “orang besar” yang dimaksud kemungkinan berada di lingkar kekuasaan.
“Kalau tidak lebih besar dari Jaksa Agung, maka dia bukan orang besar,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
