Hikmah Bupati Pati Sudewo Didemo Besar-besaran, Komisi II DPR: Kepala Daerah dan Rakyat Jangan Berjarak
Kamis, 14 Agustus 2025 - 11:31 WIB
loading...
Warga Pati menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya, Rabu (13/8/2025). Foto/Tangkapan layar iNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda memetik hikmah atas peristiwa Bupati Pati Sudewo didemo hingga bergulirnya hak angket dari DPRD Pati. Rifqi berkata, kepala daerah tak boleh berjarak dengan rakyat.
Berkaca dari kasus Sudewo , Rifqi mengatakan pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif bagi rakyat.
"Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak," ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: Mengenal Hak Angket yang akan Digulirkan DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo
Legislator dari Fraksi Nasdem ini juga menilai, unjuk rasa itu merupakan cara rakyat untuk meluapkan ekspresinya. Terlebih, masyarakat tak bisa menyampaikan aspirasi melalui institusi negara.
"Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal," ujar Rifqi.
Warga Pati menggelar unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Unjuk rasa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Meski Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB-P2 tersebut serta meminta maaf, warga Pati tetap turun ke jalan.
Unjuk rasa pun pecah, Rabu (13/8/2025). Bahkan, DPRD Kabupaten Pati sepakat menggunakan hak angket terkait pemakzulan Sudewo. Beberapa fraksi disebut telah menyetujui pengguliran hak angket tersebut.
Berkaca dari kasus Sudewo , Rifqi mengatakan pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif bagi rakyat.
"Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak," ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Baca Juga: Mengenal Hak Angket yang akan Digulirkan DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo
Legislator dari Fraksi Nasdem ini juga menilai, unjuk rasa itu merupakan cara rakyat untuk meluapkan ekspresinya. Terlebih, masyarakat tak bisa menyampaikan aspirasi melalui institusi negara.
"Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal," ujar Rifqi.
Warga Pati menggelar unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Unjuk rasa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Meski Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB-P2 tersebut serta meminta maaf, warga Pati tetap turun ke jalan.
Unjuk rasa pun pecah, Rabu (13/8/2025). Bahkan, DPRD Kabupaten Pati sepakat menggunakan hak angket terkait pemakzulan Sudewo. Beberapa fraksi disebut telah menyetujui pengguliran hak angket tersebut.
(zik)
Lihat Juga :
