Kasus Bupati Pati Sudewo Harus Jadi Pembelajaran, Selanjutnya Siapa?

JAKARTA - Kemarahan masyarakat Pati kepada Bupati Sudewo dalam demo besar-besaran kemarin harus menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya. Pasalnya, rakyat akan melawan pemimpin yang semena-mena dengan berbagai cara.

“Kasus Bupati Pati Sudewo yang dipermalukan rakyatnya menjadi pembelajaran berharga bagi semua pemimpin di Tanah Air. Pemimpin yang semena-mena dan one man show akan dilawan oleh rakyatnya,” kata Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada SindoNews, Jumat (14/8/2025).

Jamiluddin melanjutkan, rakyat akan menolaknya dengan berbagai cara, mulai yang sopan hingga paling barbar. Menurut dia, hal itu terjadi karena pemimpin yang otoriter tidak sesuai dengan sistem keterbukaan (demokrasi).

Baca juga: PBB dan Bayang-bayang Pajak Kolonial



“Pemimpin seperti ini hanya cocok di negara dengan sistem tertutup (otoriter). Karena itu, pemimpin yang otoriter di era keterbukaan dengan sendirinya akan ditolak. Pemimpin tipe ini akan diturunkan secara paksa oleh rakyatnya. Kasus di Pati setidaknya menguatkan hal itu,” tuturnya.

Untuk itu, kata Jamiluddin, pemimpin di Indonesia harus menggunakan tipe kepemimpinanan yang sesuai dengan sistem politik terbuka (demokrasi). Sistem ini dengan sendirinya menginginkan tipe kepemimpinan yang demokratis.

Baca juga: Mengenal Hak Angket yang akan Digulirkan DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo



Karena itu, lanjut dia, pendekatan top down yang digunakan Bupati Pati harus ditanggalkan. Sebab, dia menilai pendekatan seperti ini hanya cocok di negara yang menganut sistem tertutup (otoriter).

Lebih lanjut dia mengatakan, pemimpin di Indonesia sudah seharusnya menggunakan pendekatan bottom up dan horizontal. Sebab, sambung dia, pendekatan ini yang cocok diterapkan di negara demokrasi, sebagaimana dianut Indonesia.

Baca juga: Profil Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Berpeluang Jadi Bupati jika Sudewo Lengser

“Jadi, pemimpin di Indonesia haruslah menyesuaikan diri dengan sistem politik yang demokratis. Bila tidak, sang pemimpin akan mengalami seperti Bupati Pati Sudewo,” pungkas Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Hal senada juga dikatakan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. “Kepala daerah tak boleh sewenang-wenang. Harus dengarkan suara rakyat. Karena kalau rakyat marah, bisa fatal akibatnya,” kata Adi dihubungi terpisah.

Baca juga: Berkaca dari Bupati Pati, Istana Imbau Pejabat Hati-hati Ambil Kebijakan

Diketahui, masyarakat Pati, Jawa Tengah pada Rabu, 13 Agustus 2025 menggelar demo besar-besaran menuntut Bupati Sudewo mundur. Kemarahan masyarakat dipicu oleh sikap arogansi Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Pasalnya, lonjakan ini kontras dengan pendapatan rata-rata warga desa yang tak sampai Rp3 juta per bulan. "Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Ksatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa. #LawanBupatiPreman, Arogan, Pembohong, Penipu Rakyat," tulis poster berwarna putih yang menempel di mobil komando tersebut.

Dalam demonstrasi ini, Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam sempat naik ke atas mobil polisi dan menyampaikan beberapa kata ke para pedemo. Namun, tak berselang lama, Sudewo langsung dilempari botol air mineral oleh para demonstran setelah memohon maaf.

Usai dilempari botol air kemasan, Sudewo pun terlihat langsung turun ke bawah untuk menyelamatkan diri. Bahkan, orang yang diduga ajudannya langsung sigap menepis botol minuman kemasan dengan tameng bertuliskan polisi.

Demo tersebut berujung ricuh. Masyarakat bentrok dengan polisi setelah massa melempari botol ke Kantor Bupati. Polisi pun menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah massa.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mencatat sekitar 64 orang korban luka dalam demo pemakzulan Sudewo tersebut. Sejumlah demonstran ditangkap polisi.

DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah pun sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus) dan hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo.