Istana Hormati DPRD Sepakat Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
Rabu, 13 Agustus 2025 - 19:19 WIB
loading...
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghormati langkah DPRD Pati, Jawa Tengah yang menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo . Diketahui, sikap DPRD ini sebagai respons aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Pati, yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD kabupaten pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," tegas Prasetyo kepada awak media di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo pun menegaskan bahwa pemerintah juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini
Baca juga: Gerindra Tunggu Putusan Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
"Dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," tegasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen. Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
"Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik. "Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik.".
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, Bupati Sadewo memang tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu. Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
"Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya.
"Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," pungkas Prasetyo.
"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD kabupaten pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," tegas Prasetyo kepada awak media di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo pun menegaskan bahwa pemerintah juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi terkait polemik ini
Baca juga: Gerindra Tunggu Putusan Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
"Dan Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," tegasnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sejak awal terus memonitor adanya unjuk rasa di Pati akibat kebijakan Bupati Sadewo menaikkan pajak PBB P-2 hingga 250 persen. Dia juga meminta semua pihak menahan diri.
"Nah tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri. Bapak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Prasetyo, pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik. "Saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik.".
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan, Bupati Sadewo memang tidak koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri saat merumuskan kebijakan kenaikan pajak itu. Koordinasi disebut baru dilakukan usai kebijakan Sadewo itu menjadi polemik dan diprotes masyarakat.
"Memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya.
"Tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens," pungkas Prasetyo.
(rca)
Lihat Juga :
