Jelang HUT ke-80 RI, Asprindo Soroti Masyarakat Miskin Indonesia Semakin Bertambah
Minggu, 10 Agustus 2025 - 15:01 WIB
loading...
Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri menyebut demokrasi politik di Indonesia tidak berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Asprindo Didin S Damanhuri menyatakan sistem pemerintahan Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara ketiga yang demokrasi secara politik. Tapi sayangnya, capaian demokrasi ini tak berkorelasi dengan kondisi perekonomian.
Menurut Didin, capaian demokrasi politik sejak 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. "Tapi buat apa itu. Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di paska reformasi ini," katanya, Minggu (10/8/2025).
Didin menyoroti kebijakan pemerintah, utamanya zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membangun infrastruktur tapi tidak memiliki dampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah seperti Membuka Kotak Pandora
"Ekonomi kita mediocre, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6% di era SBY dan rata-rata 5% di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu," ujarnya.
Hal ini disebabkan oleh penerapan UU Politik dan UU Pemilu, yang memungkinkan pembiayaan para pengusaha baik pusat maupun daerah pada kelompok politik, menimbulkan utang pelaku politik pada pengusaha, yang berujung pada 60% pejabat terlibat korupsi.
Baca juga: Waketum Partai Perindo: Jangan Sampai Demokrasi di Indonesia Terus Alami Kemunduran
"Hukum sekarang menjadi alat untuk memukul lawan politik. Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Itu lah alasan mengapa, sebelumnya saya nyatakan, tidak tertutup kemungkinan index oligarki kita yang terburuk. Jadi demokrasi politik itu untuk siapa?" tanyanya.
Faktanya, masyarakat miskin Indonesia semakin bertambah miskin, terlepas dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun World Bank. Faktanya, ada beberapa orang kaya Indonesia yang sekarang masuk ke jajaran orang kaya global.
Menurut Didin, capaian demokrasi politik sejak 2004, adalah pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. "Tapi buat apa itu. Karena sejatinya demokrasi secara sederhana adalah tidak hanya politik tapi juga ekonomi. Sayangnya, tidak ada korelasi antara demokrasi politik dengan ekonomi di paska reformasi ini," katanya, Minggu (10/8/2025).
Didin menyoroti kebijakan pemerintah, utamanya zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan anggaran besar-besaran untuk membangun infrastruktur tapi tidak memiliki dampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah seperti Membuka Kotak Pandora
"Ekonomi kita mediocre, belum bisa mencapai seperti yang terjadi di zaman Soeharto. Lebih parah lagi, pertumbuhan ekonomi yang pernah menyentuh 6% di era SBY dan rata-rata 5% di zaman Jokowi, semua terakumulasi oleh mereka kelompok kecil, oligarki bisnis itu," ujarnya.
Hal ini disebabkan oleh penerapan UU Politik dan UU Pemilu, yang memungkinkan pembiayaan para pengusaha baik pusat maupun daerah pada kelompok politik, menimbulkan utang pelaku politik pada pengusaha, yang berujung pada 60% pejabat terlibat korupsi.
Baca juga: Waketum Partai Perindo: Jangan Sampai Demokrasi di Indonesia Terus Alami Kemunduran
"Hukum sekarang menjadi alat untuk memukul lawan politik. Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Itu lah alasan mengapa, sebelumnya saya nyatakan, tidak tertutup kemungkinan index oligarki kita yang terburuk. Jadi demokrasi politik itu untuk siapa?" tanyanya.
Faktanya, masyarakat miskin Indonesia semakin bertambah miskin, terlepas dari data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun World Bank. Faktanya, ada beberapa orang kaya Indonesia yang sekarang masuk ke jajaran orang kaya global.
(cip)
Lihat Juga :
