Siapa yang Menanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Lalu Lintas? Ini Penjelasan BPJS Kesehatan
Sabtu, 09 Agustus 2025 - 14:25 WIB
loading...
Dok. BPJS Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait siapa yang menanggung biaya perawatannya. Apakah BPJS Kesehatan menjamin semua jenis kecelakaan?
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, kecelakaan lalu lintas pada dasarnya bisa dijamin BPJS Kesehatan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Ada mekanisme penjaminan yang harus dipahami oleh masyarakat," kata Rizzky pada Jumat (8/8).
Ia menjelaskan, saat terjadi kecelakaan lalu lintas, keluarga atau wali korban harus segera mengurus laporan polisi. Laporan ini sangat penting untuk menentukan instansi mana yang bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban.
"Laporan Polisi menjadi landasan penjaminan pasien kecelakaan lalu lintas," tegas Rizzky.
Banyak masyarakat yang mengira bahwa hanya Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan yang berperan. Padahal, Rizzky menjelaskan, ada instansi lain yang juga bisa terlibat, seperti BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), PT Taspen (Persero), PT ASABRI (Persero), atau pemberi kerja.
Jenis Kecelakaan yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 52, BPJS Kesehatan tidak menjamin kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Kecelakaan jenis ini masuk dalam kategori kecelakaan kerja, yang seharusnya dijamin oleh instansi yang bertanggung jawab seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas, kapan BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan? Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN aktif yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, yaitu kecelakaan yang tidak melibatkan kendaraan lain.
Sementara itu, kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain atau kecelakaan ganda menjadi tanggungan Jasa Raharja. Besaran maksimal yang ditanggung Jasa Raharja adalah Rp20 juta.
"Jika biaya perawatan melebihi batas yang ditanggung Jasa Raharja, maka penjaminan akan dialihkan ke instansi lain seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Rizzky.
Ia juga menambahkan, BPJS Kesehatan tidak akan menjamin kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh tindakan berbahaya, seperti balapan liar.
Sebagai penutup, Rizzky berpesan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memastikan status kepesertaan JKN selalu aktif agar dapat digunakan kapan saja diperlukan.
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, kecelakaan lalu lintas pada dasarnya bisa dijamin BPJS Kesehatan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Ada mekanisme penjaminan yang harus dipahami oleh masyarakat," kata Rizzky pada Jumat (8/8).
Ia menjelaskan, saat terjadi kecelakaan lalu lintas, keluarga atau wali korban harus segera mengurus laporan polisi. Laporan ini sangat penting untuk menentukan instansi mana yang bertanggung jawab menanggung biaya perawatan korban.
"Laporan Polisi menjadi landasan penjaminan pasien kecelakaan lalu lintas," tegas Rizzky.
Banyak masyarakat yang mengira bahwa hanya Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan yang berperan. Padahal, Rizzky menjelaskan, ada instansi lain yang juga bisa terlibat, seperti BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), PT Taspen (Persero), PT ASABRI (Persero), atau pemberi kerja.
Jenis Kecelakaan yang Ditanggung dan Tidak Ditanggung
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 52, BPJS Kesehatan tidak menjamin kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya. Kecelakaan jenis ini masuk dalam kategori kecelakaan kerja, yang seharusnya dijamin oleh instansi yang bertanggung jawab seperti BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas, kapan BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan? Rizzky menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN aktif yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, yaitu kecelakaan yang tidak melibatkan kendaraan lain.
Sementara itu, kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain atau kecelakaan ganda menjadi tanggungan Jasa Raharja. Besaran maksimal yang ditanggung Jasa Raharja adalah Rp20 juta.
"Jika biaya perawatan melebihi batas yang ditanggung Jasa Raharja, maka penjaminan akan dialihkan ke instansi lain seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Rizzky.
Ia juga menambahkan, BPJS Kesehatan tidak akan menjamin kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh tindakan berbahaya, seperti balapan liar.
Sebagai penutup, Rizzky berpesan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memastikan status kepesertaan JKN selalu aktif agar dapat digunakan kapan saja diperlukan.
(aik)
Lihat Juga :
