Eks Ketua MK: Peradilan terhadap Riza Chalid Tetap Bisa Dijalankan
Jum'at, 01 Agustus 2025 - 14:26 WIB
loading...
Tersangka kasus korupsi impor minyak mentah Pertamina 2018-2023 M Riza Chalid (MRC) sudah dua kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai meski Riza Chalid saat ini berada di luar negeri tapi pemerintah tetap akan bisa menangkap dan memproses hukum tersangka kasus impor minyak mentah tersebut. Dia berpendapat, proses peradilannya juga bisa berjalan.
“Bisa (dipulangkan). Kan keluarganya di sini. Proses peradilannya juga tetap akan bisa berjalan dengan peradilan in absentia. Enggak ada masalah itu,” ujar Jimly, Jumat (1/8/2025).
Dia menambahkan, Riza Chalid pasti akan mencari negara yang dirasa aman buat dirinya. Tapi keluarga dan kekayaannya ada di Indonesia, sehingga suatu saat pasti akan tertangkap.
Baca juga: Kejagung Jadwalkan Panggilan Ketiga untuk Rizal Chalid Pekan Depan
Saat ini, pemerintah telah mencabut paspor Riza Chalid. Langkah ini dimaksudkan agar Riza tidak bisa bergerak dengan bebas. Namun sejumlah informasi menyebutkan Riza Chalid sudah berpindah ke Jepang.
Beda dengan Malaysia, negara tersebut belum ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sekalipun belum ada perjanjian ekstrasidi, menurut Jimly, Indonesia bisa melakukan kerja sama hukum dengan Jepang.
“Harusnya sejak dulu dengan Jepang, bisa melakukan kerja sama. Sebagai dua negara yang memiliki hubungan sejarah, harusnya Indonesia-Jepang sudah ada kerja sama. Maka sebaiknya bisa dibuat perjanjian ekstradisi. Tapi jangan hanya gara-gara Riza Chalid,” kata Jimly.
Selama ini hubungan Indonesia-Jepang hanya hubungan dagang, belum hubungan lain. Dia sudah memberi masukan ke Dubes Indonesia untuk Jepang Kartini Sjahrir. Masukannya adalah melakukan pembicaraan mengenai dokumen sejarah-sejarah konstitusi Indonesia.
“Dulu naskah arsip BPUPKI banyak dipegang Muhammad Yamin. Namun terjadi kebakaran dan dokumen tersebut habis. Sehingga kita hanya berpatokan pada buku-buku M Yamin. Padahal buku-buku itu hanya dalam versi M Yamin,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dokumen-dokumen asli pasti juga dimiliki Jepang. Dengan demikian Indonesia bisa mendapatkan copy-an dari dokumen tersebut.
“Bisa (dipulangkan). Kan keluarganya di sini. Proses peradilannya juga tetap akan bisa berjalan dengan peradilan in absentia. Enggak ada masalah itu,” ujar Jimly, Jumat (1/8/2025).
Dia menambahkan, Riza Chalid pasti akan mencari negara yang dirasa aman buat dirinya. Tapi keluarga dan kekayaannya ada di Indonesia, sehingga suatu saat pasti akan tertangkap.
Baca juga: Kejagung Jadwalkan Panggilan Ketiga untuk Rizal Chalid Pekan Depan
Saat ini, pemerintah telah mencabut paspor Riza Chalid. Langkah ini dimaksudkan agar Riza tidak bisa bergerak dengan bebas. Namun sejumlah informasi menyebutkan Riza Chalid sudah berpindah ke Jepang.
Beda dengan Malaysia, negara tersebut belum ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sekalipun belum ada perjanjian ekstrasidi, menurut Jimly, Indonesia bisa melakukan kerja sama hukum dengan Jepang.
“Harusnya sejak dulu dengan Jepang, bisa melakukan kerja sama. Sebagai dua negara yang memiliki hubungan sejarah, harusnya Indonesia-Jepang sudah ada kerja sama. Maka sebaiknya bisa dibuat perjanjian ekstradisi. Tapi jangan hanya gara-gara Riza Chalid,” kata Jimly.
Selama ini hubungan Indonesia-Jepang hanya hubungan dagang, belum hubungan lain. Dia sudah memberi masukan ke Dubes Indonesia untuk Jepang Kartini Sjahrir. Masukannya adalah melakukan pembicaraan mengenai dokumen sejarah-sejarah konstitusi Indonesia.
“Dulu naskah arsip BPUPKI banyak dipegang Muhammad Yamin. Namun terjadi kebakaran dan dokumen tersebut habis. Sehingga kita hanya berpatokan pada buku-buku M Yamin. Padahal buku-buku itu hanya dalam versi M Yamin,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dokumen-dokumen asli pasti juga dimiliki Jepang. Dengan demikian Indonesia bisa mendapatkan copy-an dari dokumen tersebut.
(rca)
Lihat Juga :
