Golkar: Abolisi dan Amnesti Langkah Tepat Presiden Prabowo Redakan Polarisasi Politik
Jum'at, 01 Agustus 2025 - 13:59 WIB
loading...
Ketua Bidang Kebijakan Hukum DPP Partai Golkar Christina Aryani. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merupakan langkah yang tepat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kebijakan Hukum DPP Partai Golkar Christina Aryani.
Christina berpendapat, keputusan tersebut menunjukkan sikap kenegarawan seorang presiden dan keberpihakan kepala negara pada persatuan bangsa. Christina menuturkan, abolisi dan amnesti tidak hanya menjadi sebuah langkah hukum, tapi menjadi upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik yang terjadi saat ini di Indonesia.
“Kami tentunya menyambut baik, apalagi ini untuk kepentingan negara yang lebih besar," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Baca juga: Dapat Abolisi dan Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Langsung Bebas?
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemberian amnesti dan abolisi ini akan memudahkan Presiden Prabowo membangun komunikasi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan kelompok masyarakat sipil lainnya nanti.
Christina berpendapat, keputusan tersebut menunjukkan sikap kenegarawan seorang presiden dan keberpihakan kepala negara pada persatuan bangsa. Christina menuturkan, abolisi dan amnesti tidak hanya menjadi sebuah langkah hukum, tapi menjadi upaya rekonsiliasi untuk meredakan ketegangan politik yang terjadi saat ini di Indonesia.
“Kami tentunya menyambut baik, apalagi ini untuk kepentingan negara yang lebih besar," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Baca juga: Dapat Abolisi dan Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Langsung Bebas?
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemberian amnesti dan abolisi ini akan memudahkan Presiden Prabowo membangun komunikasi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan kelompok masyarakat sipil lainnya nanti.
Lihat Juga :
