Menteri Hukum Ungkap Alasan Beri Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto
Kamis, 31 Juli 2025 - 22:31 WIB
loading...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua dari kanan) mengungkap alasan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Foto/Felldy Asyla Utama
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membeberkan alasan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto . Abolisi dan amnesti tersebut sudah disetujui DPR RI.
"Kami ajukan kepada Bapak Peesiden tentu dengan pertimbangan pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya apa namanya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, kata dia, pemberian pengampunan hukuman tersebut berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Hal itu sekaligus menjaga persatuan bangsa yang lebih kondusif.
Baca Juga: DPR Setujui Usulan Presiden Berikan Abolisi untuk Tom Lembong
"Pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang itu yang paling utama," ujarnya.
Kedua, kata Menkum, adalah menciptakan suasana kondusif dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. "Sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik kekuatan politik yang ada di Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: DPR Setujui Usulan Presiden Berikan Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto
Adapun permohonan pemberian abolisi maupun amnesti merupakan usulan Supratman selaku menkum kepada Presiden Prabowo Subianto. "Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari menteri hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan," pungkasnya.
Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.
Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.
"Kami ajukan kepada Bapak Peesiden tentu dengan pertimbangan pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya apa namanya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, kata dia, pemberian pengampunan hukuman tersebut berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara. Hal itu sekaligus menjaga persatuan bangsa yang lebih kondusif.
Baca Juga: DPR Setujui Usulan Presiden Berikan Abolisi untuk Tom Lembong
"Pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI. Jadi itu yang itu yang paling utama," ujarnya.
Kedua, kata Menkum, adalah menciptakan suasana kondusif dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. "Sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik kekuatan politik yang ada di Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: DPR Setujui Usulan Presiden Berikan Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto
Adapun permohonan pemberian abolisi maupun amnesti merupakan usulan Supratman selaku menkum kepada Presiden Prabowo Subianto. "Semuanya yang mengusulkan kepada Bapak Presiden adalah Menteri Hukum. Jadi surat permohonan dari menteri hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan," pungkasnya.
Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.
Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.
(zik)
Lihat Juga :
