Haedar Nashir: BPKH Harus Tetap Terpisah dan Independen Dalam Kelola Dana Haji

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir , menekankan pentingnya menjaga independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang mengelola dana haji umat Islam. Untuk itu, BPKH harus tetap berdiri secara terpisah dan tidak diintervensi oleh kepentingan lain agar pengelolaan dana haji tetap kuat, tajam, dan tepat sasaran.

“BPKH harus tetap berpisah dan independen. Dana umat dikelola kuat, tajam, dan tepat sasaran untuk memberdayakan umat,” ujar Haedar, Kamis (31/7/2025).

Haedar juga mendorong agar BPKH fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi umat. Bukan sekadar program simbolik, tetapi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di akar rumput. “Harus ada program-program utama atau pilihan untuk memberikan dampak langsung kepada umat,” tegasnya.

Baca juga: Indonesia Proses Pembelian Tanah di Makkah untuk Bangun Kampung Haji

Haedar menilai pentingnya revitalisasi program keumatan yang berpijak pada komunitas. Haedar menyebut penguatan peran BPKH dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial keagamaan masyarakat harus berbasis pada kebutuhan riil umat.


“Kita perlu revitalisasi program keumatan yang punya pijakan dan orientasi di komunitas,” tambahnya.

Baca juga: Dirjen PHU Sebut Penyelenggaraan Haji Butuh Keselarasan Regulasi Antarnegara

Pernyataan ini memperkuat pandangan berbagai kalangan bahwa dana haji tidak hanya harus aman dan produktif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan umat secara berkelanjutan.

Dengan menjaga independensinya, BPKH diharapkan terus memperkuat tata kelola yang amanah dan transparan untuk kemaslahatan yang lebih luas.