L20 Summit 2025 Ditutup, Delegasi RI Desak Perlindungan Pekerja Informal dan Migran
Rabu, 30 Juli 2025 - 09:12 WIB
loading...
Forum tahunan Labour 20 (L20) Summit 2025 resmi ditutup di Fancourt, George, Afrika Selatan, pada Selasa, 29 Juli 2025. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Suara pekerja dari sektor informal dan migran harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan global. Dengan begitu Labour 20 (L20) Summit 2025 tidak hanya sebatas forum tahunan saja.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) yang juga mewakili KSPSI AGN William Yani Wea saat penutupan Forum tahunan Labour 20 (L20) Summit 2025 resmi ditutup di Fancourt, George, Afrika Selatan, pada Selasa, 29 Juli 2025.
“Forum L20 ini adalah tempat penting untuk mengonsolidasikan suara global buruh. Tapi suara itu harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Kami, dari Indonesia, mendorong agar hasil L20 tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan nasional dan internasional,” tegas William, Rabu (30/7/2025).
Baca juga: Heroik! Prajurit Kopassus Serda Edi Sutono Selamatkan Nyawa Prajurit Filipina di Udara
Seperti diketahui, forum yang mengusung tema “Mendorong Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan melalui Kontrak Sosial Baru”, ini menjadi panggung penting bagi serikat pekerja dari negara-negara G20 untuk menyuarakan kepentingan buruh dalam menghadapi tantangan struktural global—mulai dari ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, hingga digitalisasi kerja.
William juga menyerukan peringatan keras kepada para pemimpin G20 terkait transformasi digital yang tidak terkendali telah menyebabkan banyak pekerja kehilangan penghidupan. Ia menyoroti kondisi di Indonesia, di mana banyak pekerja digantikan oleh mesin dan algoritma, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Baca juga: Viral Jepang Akan Blacklist Indonesia Buntut PMI Bermasalah, Begini Respons KBRI Tokyo
“Ini bukan inovasi jika yang ditinggalkan adalah ketidakpastian dan kemiskinan. Ini adalah eksploitasi yang memakai wajah modern,” ucap William ketika diminta memberikan tanggapan oleh pimpinan sidang perihal digitalisasi dan AI.
Dalam sesi penutupan, L20 merumuskan lima pilar seruan aksi yakni, reformasi fiskal global melalui pajak progresif, perlindungan atas hak berserikat, regulasi kerja digital dan AI, sistem upah yang adil, serta keterlibatan aktif serikat dalam proses G20. Delegasi juga mengecam minimnya tindak lanjut terhadap hasil KTT sebelumnya dan mendesak pembentukan mekanisme pemantauan global atas rekomendasi yang telah disepakati.
SP IMPPI bersama KSPSI AGN menyatakan komitmen untuk mengawal hasil L20 ke dalam ranah kebijakan nasional, khususnya dalam hal, peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan migran; Advokasi terhadap kebijakan fiskal yang adil dan berpihak kepada masyarakat rentan; dan Keterlibatan aktif dalam pengawasan transformasi digital dan transisi hijau.
“Solidaritas global buruh bukan hanya slogan, tetapi sebuah gerakan yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata – dari global ke nasional, dari rekomendasi ke implementasi,” tutup William.
L20 Summit 2025 berakhir dengan semangat kolektif memperkuat peran buruh dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran, dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) yang juga mewakili KSPSI AGN William Yani Wea saat penutupan Forum tahunan Labour 20 (L20) Summit 2025 resmi ditutup di Fancourt, George, Afrika Selatan, pada Selasa, 29 Juli 2025.
“Forum L20 ini adalah tempat penting untuk mengonsolidasikan suara global buruh. Tapi suara itu harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Kami, dari Indonesia, mendorong agar hasil L20 tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam kebijakan nasional dan internasional,” tegas William, Rabu (30/7/2025).
Baca juga: Heroik! Prajurit Kopassus Serda Edi Sutono Selamatkan Nyawa Prajurit Filipina di Udara
Seperti diketahui, forum yang mengusung tema “Mendorong Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan melalui Kontrak Sosial Baru”, ini menjadi panggung penting bagi serikat pekerja dari negara-negara G20 untuk menyuarakan kepentingan buruh dalam menghadapi tantangan struktural global—mulai dari ketimpangan pendapatan, perubahan iklim, hingga digitalisasi kerja.
William juga menyerukan peringatan keras kepada para pemimpin G20 terkait transformasi digital yang tidak terkendali telah menyebabkan banyak pekerja kehilangan penghidupan. Ia menyoroti kondisi di Indonesia, di mana banyak pekerja digantikan oleh mesin dan algoritma, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Baca juga: Viral Jepang Akan Blacklist Indonesia Buntut PMI Bermasalah, Begini Respons KBRI Tokyo
“Ini bukan inovasi jika yang ditinggalkan adalah ketidakpastian dan kemiskinan. Ini adalah eksploitasi yang memakai wajah modern,” ucap William ketika diminta memberikan tanggapan oleh pimpinan sidang perihal digitalisasi dan AI.
Dalam sesi penutupan, L20 merumuskan lima pilar seruan aksi yakni, reformasi fiskal global melalui pajak progresif, perlindungan atas hak berserikat, regulasi kerja digital dan AI, sistem upah yang adil, serta keterlibatan aktif serikat dalam proses G20. Delegasi juga mengecam minimnya tindak lanjut terhadap hasil KTT sebelumnya dan mendesak pembentukan mekanisme pemantauan global atas rekomendasi yang telah disepakati.
SP IMPPI bersama KSPSI AGN menyatakan komitmen untuk mengawal hasil L20 ke dalam ranah kebijakan nasional, khususnya dalam hal, peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan migran; Advokasi terhadap kebijakan fiskal yang adil dan berpihak kepada masyarakat rentan; dan Keterlibatan aktif dalam pengawasan transformasi digital dan transisi hijau.
“Solidaritas global buruh bukan hanya slogan, tetapi sebuah gerakan yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata – dari global ke nasional, dari rekomendasi ke implementasi,” tutup William.
L20 Summit 2025 berakhir dengan semangat kolektif memperkuat peran buruh dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.
(cip)
Lihat Juga :
