ASDP Gandeng KPK Perkuat Sistem Antikorupsi, Dirut: Wujudkan BUMN Berintegritas
Selasa, 29 Juli 2025 - 20:38 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Polisi Simpulkan Diplomat Kemlu Arya Daru Bunuh Diri
Aminuddin menjelaskan, sistem yang kuat dan akuntabel menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendorong agar setiap BUMN mampu mengenali celah-celah dalam sistem yang selama ini rawan disalahgunakan, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap potensi kelemahan tersebut.
Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.
KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.
Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP. Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menegaskan komitmennya terhadap integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini ASDP.
"Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini," ujar Heru.
Aminuddin menjelaskan, sistem yang kuat dan akuntabel menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, KPK mendorong agar setiap BUMN mampu mengenali celah-celah dalam sistem yang selama ini rawan disalahgunakan, dan melakukan koreksi menyeluruh terhadap potensi kelemahan tersebut.
Pencegahan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka menengah dan panjang, termasuk mitigasi risiko dan antisipasi terhadap residu praktik korupsi.
KPK juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.
Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP. Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menegaskan komitmennya terhadap integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini ASDP.
"Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini," ujar Heru.
Lihat Juga :
