Kontroversi Putusan Perkara Tom Lembong

Romli Atmasasmita

AKHIR-akhir ini terdapat dua peristiwa hukum di tanah air yang menghebohkan dan belum pernah terjadi sehebat ini. Pertama, perkara Hasto Kristiyanto. Kedua, perkara Tom Lembong . Keduanya didakwa, bahkan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi .

Sejak proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan sidang pengadilan dua kasus hukum pidana tersebut dipenuhi dengan pendapat masyarakat dan para ahli hukum saling memberikan pendapat/komentar/kritik terhadap baik proses dan putusan pengadilan, sesuatu yang tidak perlu terjadi jika tidak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyidikan selain status tersangka yang termasuk PEP’s (political exposed persons). Kenapa?

Pertama, seorang dengan jabatan menteri, dan seorang lagi sebagai sekjen partai terbesar dan kerap menyampaikan kritik terbuka kepada publik. Seorang lagi sekalipun mantan anggota kabinet pemerintahan seorang presiden, kemudian dipandang telah membelot dari presiden terpilih dengan mendukung calon presiden lawan dalam pilpres sebelumnya.

Peristiwa hukum terkait kedua tersangka tersebut dikenal dengan sebutan kriminalisasi atau politisasi kasus tipikor . Sedangkan urusan hukum yang dibebankan kepada kedua tersangka tampak diragukan, yang pasti status tersangka sebagai balas dendam politik. Dapat dipastikan persepsi masyarakat sejak awal peristiwa hukum tersebut telah menimbulkan kecurigaan bahwa hukum telah digunakan sebagai alat kekuasaan belaka, bukan semata-mata demi kepastian dan keadilan, khususnya bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sebagaimana sejak awal pembentukan UU Hukum Acara pidana tahun 1981 sampai dengan tahun 2025 yang merupakan undang-undang payung (umbrella act) peraturan perundang-undangan khusus lainnya termasuk UU Tipikor.

Penyimpangan-penyimpangan dari titah UU KUHAP sebagai UU payung sering terjadi ketika menerapkan undang-undang pidana khusus dengan alasan kepentingan memaksa dan alasan tipikor merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa. Sedangkan yang dimaksud kejahatan luar biasa adalah karena dampaknya sangat meluas dan menimbulkan korban penderitaan rakyat, tidak karena kemudian dapat digunakan cara-cara luar biasa di luar koridor pembatasan yang juga ditetapkan di dalam UU Pidana khusus serta norma kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Namun demikian, sebaik apa pun ketentuan dirumuskan oleh pembentuk UU dengan masukan para ahli, jika di dalam pelaksanaannya dijalankan dengan cara-cara melanggar hukum, dipastikan undang-undang terbaik sekalipun akan menjadi buruk dirasakan oleh tersangka/terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Peristiwa hukum ini terjadi justru terhadap tersangka/terdakwa yang memiliki status jabatan publik termasuk menteri dan dirjen K/L yang menunjukkan bahwa, pemeo sanksi pidana tipikor tumpul ke atas untuk perkara terkait politik, membuktikan bahwa sekalipun terdapat keberanian aparatur penegak hukum, tetap saja belum memenuhi harapan rakyat tentang keadilan dan setiap orang berhak atas persamaan di muka hukum.

Di samping aspek-aspek non-yuridis dalam putusan kasus Tom Lembong, aspek teoritik hukum juga memerlukan perhatian masyarakat, terutama para ahli. Contoh di dalam pertimbangan majelis hakim perkara Tom Lembong antara lain dikemukakan, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus dimaknai sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau dengan kata lain perolehan kekayaan sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan. Ini sejalan dengan Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa melawan hukum sebagai sarana dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dapat dipidana atau bestandeel delict (unsur delik), strafbaar(dapat dipidana) itu bukanlah terletak pada unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri, apabila menjadikan unsur secara melawan hukum sebagai inti delik yang strafbaar sifatnya (Pertimbangan Hakim halaman 1.316-1.317).

Baca Juga: Tom Lembong Resmi Ajukan Banding Lawan Vonis 4,5 Tahun Penjara

Pendapat Indriyanto Seno Adji menganut aliran/paham monisme yang dibedakan dari aliran/paham dualisme, monisme yang menyatakan bahwa untuk menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana tidak perlu dibedakan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Jika perbuatan yang dapat dipidana terbukti maka serta-merta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana, tidak perlu lagi membuktikan ada/tidaknya kesalahan. Sedangkan aliran/paham dualisme menyatakan bahwa, antara perbuatan dan pertanggungjawabkan harus dibedakan disebabkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan atau dinyatakan bersalah.

Pilihan pada aliran/paham monisme menyebabkan putusan perkara Tom Lembong dipersoalkan banyak pihak, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Perbedaan aliran/paham tentang ajaran kesalahan dalam sistem hukum pidana terbukti masih dianut dan digunakan oleh praktisi hukum dan diajarkan di pendidikan hukum di Indonesia. Dalam banyak putusan perkara tindak pidana korupsi, tampaknya aliran/paham monisme lebih banyak dianut dan dipraktikkan daripada dualisme.



Perspektif masa depan tentang cita hukum keadilan yang berlandaskan Pancasila sebagai jiwa bangsa dan sekaligus filosofi negara hukum Indonesia, aliran/paham monisme tidak cocok dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Karenanya, keadilan substantif dilandaskan pada tujuan hukum pidana menemukan kebenaran materil tidak akan tercapai, yang berarti keadilan dan kebenaran materil tetap hanya merupakan menara gading di tengah-tengah kehidupan hukum masyarakat Indonesia.