Tuduhan Partai Biru Dalang Isu Ijazah Jokowi, Ibas: Fitnah, Zalim, dan Adu Domba
Senin, 28 Juli 2025 - 22:15 WIB
loading...
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY/Ibas) menyangkal tuduhan Partai Demokrat sebagai Partai Biru berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY/Ibas) menyangkal tuduhan bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Biru berada di balik isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibas menyebutnya sebagai fitnah keji, sesat, dan upaya adu domba politik yang tidak berdasar.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa partai biru adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ungkapnya.
Baca juga: AHY Sebut Tudingan Partai Demokrat di Balik Kisruh Ijazah Palsu Jokowi Fitnah
“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjutnya.
Wakil rakyat dari Dapil Jatim VII ini menilai upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat.
“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat ini meminta kepada seluruh pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. “Kami meminta kepada semua pihak berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial,” ungkapnya.
“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat,” tambahnya.
Dia juga menegaskan partainya tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja mencemarkan nama baik partai. “Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” ujarnya.
“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa partai biru adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ungkapnya.
Baca juga: AHY Sebut Tudingan Partai Demokrat di Balik Kisruh Ijazah Palsu Jokowi Fitnah
“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” lanjutnya.
Wakil rakyat dari Dapil Jatim VII ini menilai upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat.
“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat ini meminta kepada seluruh pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. “Kami meminta kepada semua pihak berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Jika ada permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial,” ungkapnya.
“Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat,” tambahnya.
Dia juga menegaskan partainya tengah mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang secara sengaja mencemarkan nama baik partai. “Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
