KPK Panggil Dua Pensiunan TNI terkait Kasus Korupsi PT DI

Kamis, 10 September 2020 - 09:40 WIB
loading...
KPK Panggil Dua Pensiunan TNI terkait Kasus Korupsi PT DI
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang pensiunan TNI terkait dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang pensiunan TNI terkait dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007-2017.

Mereka yakni, Pensiunan TNI Angkatan Udara, Cahaya Ginting dan Pensiunan TNI, Kosasih Azis. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso. (Baca juga: KPK Panggil Komisaris Utama PT Asabri terkait Kasus PT DI)

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka BS (Budi Santoso)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2020).

Selain dua pensiunan TNI, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Advisor PT Kawasan Industri Jababeka, Djoko Nugroho Sulistiyono. Selanjutnya Direktur Piccadily, Direktur Tisco Komposit Internasional Wiwi Ayu Mokoginta. Keduanya akan diperiksa untuk tersangka Budi Santoso juga.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT DI tahun anggaran 2007-2017. Kedua tersangka itu yakni, mantan Dirut PT DI, Budi Santoso (BS) dan bekas Direktur Niaganya, Irzal Rinaldi Zailani.

Keduanya diduga telah melakukan kontrak kerja sama fiktif dengan sejumlah perusahaan. Atas perbuatannya, kedua mantan petinggi PT DI tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp205,3 miliar dan USD8,65 juta atau dengan nilai total keseluruhan Rp330 miliar. (Baca juga: KPK Gali Peran Dirut PAL dalam Penerimaan Cashback Penjualan Produk PT DI)

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(kri)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3599 seconds (11.97#12.26)