Hasto Kristiyanto Masih Jabat Sekjen PDIP usai Divonis 3,5 Tahun Penjara
Jum'at, 25 Juli 2025 - 22:49 WIB
loading...
Hasto Kristiyanto masih menjabat Sekretaris Jenderal PDIP usai divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku. Foto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Hasto Kristiyanto masih menjabat Sekretaris Jenderal PDIP usai divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku . Hal itu diungkapkan Politikus PDIP Guntur Romli.
"Masih (menjabat sebagai Sekjen PDIP)," kata Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2025).
Dalam putusan hakim tersebut, Guntur telah menduga bahwa Hasto akan dipaksakan divonis bersalah. Sebab, menurutnya kasus ini sejak awal sudah direkayasa dan bernuansa politik.
Baca juga: Rangkuman Sidang Vonis Hasto Kristiyanto: Majelis Hakim hingga Dalil Hukum
"Sebelum naik ke ruang sidang tadi siang pukul 13.45 sekjen sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah tahu akan dituntut 7 tahun penjara dan akan divonis 4 tahun sejak April 2025. Informasi dari sekjen hanya meleset 6 bulan," sambungnya.
Dia menyampaikan seharusnya sosok Harun Masikulah yang ditangkap. Namun, menurutnya, karena kegagalan KPK menangkap Harun justru dilimpahkan ke Hasto.
"Vonis ini bahwa Sekjen terlibat dengan kasus suap bagi kami justru memalukan lembaga peradilan (yudikatif) sendiri, karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan No 18 dan 28 tahun 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) bahwa uang suap seluruhnya dari Harun Masiku tidak menyebut Hasto Kristiyanto," ucapnya.
"Dengan masuknya nama Hasto Kristiyanto dalam keterlibatan kasus suap adalah bukti nyata dari pesanan politik karena bertentangan dengan putusan No 18 dan 28 tahun 2020 dan pengalihan dari isu besarnya harus menangkap Harun Masiku," sambungnya.
"Masih (menjabat sebagai Sekjen PDIP)," kata Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (25/7/2025).
Dalam putusan hakim tersebut, Guntur telah menduga bahwa Hasto akan dipaksakan divonis bersalah. Sebab, menurutnya kasus ini sejak awal sudah direkayasa dan bernuansa politik.
Baca juga: Rangkuman Sidang Vonis Hasto Kristiyanto: Majelis Hakim hingga Dalil Hukum
"Sebelum naik ke ruang sidang tadi siang pukul 13.45 sekjen sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia sudah tahu akan dituntut 7 tahun penjara dan akan divonis 4 tahun sejak April 2025. Informasi dari sekjen hanya meleset 6 bulan," sambungnya.
Dia menyampaikan seharusnya sosok Harun Masikulah yang ditangkap. Namun, menurutnya, karena kegagalan KPK menangkap Harun justru dilimpahkan ke Hasto.
"Vonis ini bahwa Sekjen terlibat dengan kasus suap bagi kami justru memalukan lembaga peradilan (yudikatif) sendiri, karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan No 18 dan 28 tahun 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht) bahwa uang suap seluruhnya dari Harun Masiku tidak menyebut Hasto Kristiyanto," ucapnya.
"Dengan masuknya nama Hasto Kristiyanto dalam keterlibatan kasus suap adalah bukti nyata dari pesanan politik karena bertentangan dengan putusan No 18 dan 28 tahun 2020 dan pengalihan dari isu besarnya harus menangkap Harun Masiku," sambungnya.
(rca)
Lihat Juga :
