Pemerintah Gagal Menahan Laju Pandemi Akibat Salah Strategi

Dia menuturkan saat ini perkantoran, keluarga dan bahkan proses Pilkada Serentak 2020 telah menjadi klaster penularan COVID-19. "Jika ini tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka akan muncul klaster-klaster lainnya. Jangan sampai Indonesia menjadi negara yang paling ditakuti dan kemudian diisolasi karena COVID-19," tandasnya.

Adapun mengenai penghapusan kewajiban melakukan rapid test untuk pelaku perjalanan oleh Kemenkes, menurut Netty, kebijakan yang berubah-ubah seperti itu membuat rakyat bingung. "Jika rapid test tidak lagi diwajibkan karena dianggap kurang akurat, lalu bagaimana cara mendeteksi bahwa pelaku perjalanan antar kota atau antar provinsi itu aman dan bebas dari COVID-19? Sudahkah dipikirkan cara lain? Jika dianggap cukup dengan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk kota, bagaimana dengan orang yang terinfeksi namun tidak ada gejala?" tanya Netty. (Baca juga: Tensi Pilpres AS Meninggi, Biden Tuding Trump Berbohong Soal Covid-19)

Menurutnya, seharusnya testing terhadap masyarakat terus menerus dilakukan secara masif dan dengan alat yang akurat. "Jika yang dianggap akurat itu adalah swab PCR, maka buatlah itu sebagai strategi testing yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dibebankan pada rakyat. Lakukan secara berkala terutama di tempat-tempat yang potensial menjadi klaster. Dan di luar testing, buatlah masyarakat disiplin mencegah penularan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. 3M harus menjadi budaya, bukan cuma slogan dan imbauan saja," pungkasnya.