Soal Data Pribadi RI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump, Ini Respons Prabowo
Kamis, 24 Juli 2025 - 08:20 WIB
loading...
A
A
A
Hasan mengatakan, kesepakatan yang dibahas adalah pertukaran data terbatas untuk kepentingan pengawasan komoditas tertentu. Termasuk mengenai golongan dual use bukan hanya bermanfaat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan.
"Ini semacam strategi treatment management. Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom. Pertukaran barang seperti ini butuh namanya pertukaran data, supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," jelasnya.
Hasan menyatakan, tujuan kerja sama ini bersifat komersial. Dirinya pun memastikan data warga ini tidak dikendalikan penuh pihak asing. "Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira-kira seperti itu."
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait transfer data pribadi yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi dagang RI dengan Amerika Serikat (AS). Meutya menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
![Soal Data Pribadi RI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump, Ini Respons Prabowo]()
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Foto/Riyan Rizki
Meutya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait kesepakatan RI dan AS yang melibatkan data pribadi tersebut. Ia menegaskan akan menyampaikan hasil koordinasi dengan Airlangga ke publik.
"Ini semacam strategi treatment management. Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom. Pertukaran barang seperti ini butuh namanya pertukaran data, supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," jelasnya.
Hasan menyatakan, tujuan kerja sama ini bersifat komersial. Dirinya pun memastikan data warga ini tidak dikendalikan penuh pihak asing. "Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira-kira seperti itu."
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait transfer data pribadi yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi dagang RI dengan Amerika Serikat (AS). Meutya menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Foto/Riyan Rizki
Meutya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait kesepakatan RI dan AS yang melibatkan data pribadi tersebut. Ia menegaskan akan menyampaikan hasil koordinasi dengan Airlangga ke publik.
Lihat Juga :
