PKB Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Bupati Dipilih DPRD
Kamis, 24 Juli 2025 - 07:04 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, pihaknya ingin agar ada dua pola tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). Gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
Baca Juga: MUI Dukung Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
Baca Juga: MUI Dukung Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
Lihat Juga :
