Pemerintah Harus Ungkap Perusahaan Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutupi!

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan . Dia mendesak pemerintah bersikap transparan dengan mengungkap identitas perusahaan tersebut kepada publik.

“Pemerintah tidak boleh menutup-nutupi identitas pelaku, terlebih jika perusahaan besar terlibat dalam praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Ini masalah serius karena menyangkut bahan pokok yang sangat vital,” ujar Daniel, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Beras Oplosan Marak Beredar, Asosiasi: Pedagang Pasar Kerap Disalahkan

Legislator PKB itu menegaskan praktik beras oplosan adalah tindakan yang mencederai hak konsumen serta merugikan petani dan pelaku usaha yang jujur. Karena itu, dia meminta pemerintah tidak hanya membuka nama perusahaan, tetapi juga menindak tegas sesuai hukum berlaku.

“Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan perusahaan besar kebal hukum. Jika terbukti bersalah, pemerintah harus memberikan sanksi maksimal, bahkan mencabut izin usaha,” tegasnya.

Daniel juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan, khususnya beras agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kasus ini menjadi alarm penting untuk memperketat regulasi dan sistem pengawasan,” ucapnya.

Ketua DPP PKB itu juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi terhadap sistem tata niaga produk pangan. Dia berharapa kasus oplosan tidak terjadi pada produk pangan lain karena akan menimbulkan gejolak pasar dan betul-betul menurunkan kepercayaan masyarakat.

“Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Segera lakukan reformasi sistem tata niaga pangan kita. Jika tidak ada perbaikan menyeluruh, kasus ini bisa terulang kembali,” ujarnya.