RKUHAP Disebut Minim Partisipasi Publik, DPR: Ini Kita Sangat Terbuka
Jum'at, 11 Juli 2025 - 09:01 WIB
loading...
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyangkal anggapan pihak-pihak yang menyebut pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minim partisipasi publik. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyangkal anggapan pihak-pihak yang menyebut pembahasan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minim partisipasi publik. Proses penyusunan RKUHAP telah berlangsung terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sejak awal.
"Ini kita sangat terbuka, sudah disahkan. Dari sejak awal ya termasuk orang yang ngomong kami ini partisipasi omong kosong, mereka sudah kami undang. Lebaran, masih suasana Lebaran kami undang,” ujar Habiburokhman, Jumat (11/7/2025).
Baca juga: Penambahan Kewenangan Kejaksaan dalam RKUHAP Berpotensi Timbulkan Kerancuan
Dia menyinggung klaim sepihak soal minimnya partisipasi publik dalam pembahasan Revisi KUHAP yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil perlu dikritisi.
“Kami juga mengkritisi oknum-oknum atau orang-orang, lembaga-lembaga yang mengklaim hanya merekalah yang masyarakat sipil. Ya, kami juga masyarakat sipil dan kami wakil dari masyarakat sipil,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan banyak pasal dalam RKUHAP yang justru berasal dari masukan masyarakat. Karena itu, dia menyerahkan kepada publik untuk menilai apakah DPR menjalankan partisipasi secara bermakna atau tidak.
“Pasal-pasal yang masuk ini adalah pasal dari masyarakat semua. Jadi silakan masyarakat yang menilai, kami yang omong kosong atau mereka yang omong kosong,” ucapnya.
Saat ditanya soal munculnya draf RKUHAP tandingan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Habiburokhman mengingatkan bahwa perumusan undang-undang adalah kewenangan DPR. “Kalau mau bikin draf undang-undang, jadi anggota DPR,” katanya.
"Ini kita sangat terbuka, sudah disahkan. Dari sejak awal ya termasuk orang yang ngomong kami ini partisipasi omong kosong, mereka sudah kami undang. Lebaran, masih suasana Lebaran kami undang,” ujar Habiburokhman, Jumat (11/7/2025).
Baca juga: Penambahan Kewenangan Kejaksaan dalam RKUHAP Berpotensi Timbulkan Kerancuan
Dia menyinggung klaim sepihak soal minimnya partisipasi publik dalam pembahasan Revisi KUHAP yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil perlu dikritisi.
“Kami juga mengkritisi oknum-oknum atau orang-orang, lembaga-lembaga yang mengklaim hanya merekalah yang masyarakat sipil. Ya, kami juga masyarakat sipil dan kami wakil dari masyarakat sipil,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan banyak pasal dalam RKUHAP yang justru berasal dari masukan masyarakat. Karena itu, dia menyerahkan kepada publik untuk menilai apakah DPR menjalankan partisipasi secara bermakna atau tidak.
“Pasal-pasal yang masuk ini adalah pasal dari masyarakat semua. Jadi silakan masyarakat yang menilai, kami yang omong kosong atau mereka yang omong kosong,” ucapnya.
Saat ditanya soal munculnya draf RKUHAP tandingan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Habiburokhman mengingatkan bahwa perumusan undang-undang adalah kewenangan DPR. “Kalau mau bikin draf undang-undang, jadi anggota DPR,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
