Baleg Sepakati RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jadi Usul Inisiatif DPR

JAKARTA - Badan Legislasi ( Baleg ) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatakan diambil setelah Baleg DPR RI menggelar rapat pleno harmonisasi, Selasa (8/7/2025).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyampaikan, pihaknya telah sepakat agar menjadikan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi lembaga setingkat kementerian.

"Menyisipkan satu pasal di antara Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 1A, yang mengatur mengenai definisi Badan Penyelenggara Haji dan Umrah, yang selanjutnya disebut badan adalah lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah. Dan definisi hari, yaitu hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Iman saat membacakan laporan harmonisasi.

Baca Juga: Muhammadiyah Dukung BP Haji Selenggarakan Haji Lebih Baik

Dalam laporan harmonisasi, Baleg DPR RI juga memasukkan pembagian visa haji Indonesia menjadi visa kuota dan visa haji nonkuota. Hal ini disebut untuk memberikan kepastian hukum.