Waka DPRD Banten Diduga Titip Daftar Calon Siswa SMA, Wamendikdasmen: Tidak Ada Jalur Rekomendasi!
Senin, 30 Juni 2025 - 17:54 WIB
loading...
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa tidak ada jalur rekomendasi dalam seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa tidak ada jalur rekomendasi dalam seleksi penerimaan murid baru (SPMB) Tahun 2025. Hal ini ditegaskan Wamendikdasmen menanggapi dugaan adanya memo titipan calon siswa ke SMA Negeri di Cilegon, Banten.
Memo tersebut mencantumkan nama Budi Prajogo, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, lengkap dengan stempel basah DPRD Banten.
Baca juga: Kemendikdasmen Tegaskan Tidak Boleh Ada Calo di SPMB 2025
"Memang peraturannya begitu. Jalurnya hanya empat, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tidak ada jalur rekomendasi," kata Fajar ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Fajar mengakui telah mengikuti pemberitaan mengenai memo tersebut. Menurutnya, Wakil DPRD Banten yang dimaksud yaitu Budi Prajogo juga sudah meminta maaf atas viralnya memo tersebut.
"Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya. Memang ada informasi rumor bahwa ini ada titipan jual beli kursi, itu sudah kami cek," ujarnya.
Bahkan, Fajar secara langsung meninjau kasus serupa yang sempat mencuat yang terjadi Bandung. Dari hasil peninjauannya, tidak ditemukan fakta yang menyebut adanya siswa titipan.
Baca juga: Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Ia mengatakan bahwa rumor atau isu yang berkembang tersebut dijadikan sebagai pengingat agar masyarakat lebih waspada dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji.
"Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, Alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan tangkapan layar memo titipan calon siswa ke sekolah menengah negeri di Cilegon.
Lebih mengejutkan, memo tersebut mencantumkan nama Budi Prajogo, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, lengkap dengan stempel basah DPRD Banten.
Insiden ini langsung memicu kecaman keras dari netizen yang menuduh adanya praktik nepotisme dan kolusi di tengah ketatnya proses pendaftaran sekolah.
Memo tersebut mencantumkan nama Budi Prajogo, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, lengkap dengan stempel basah DPRD Banten.
Baca juga: Kemendikdasmen Tegaskan Tidak Boleh Ada Calo di SPMB 2025
"Memang peraturannya begitu. Jalurnya hanya empat, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tidak ada jalur rekomendasi," kata Fajar ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Fajar mengakui telah mengikuti pemberitaan mengenai memo tersebut. Menurutnya, Wakil DPRD Banten yang dimaksud yaitu Budi Prajogo juga sudah meminta maaf atas viralnya memo tersebut.
"Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya. Memang ada informasi rumor bahwa ini ada titipan jual beli kursi, itu sudah kami cek," ujarnya.
Bahkan, Fajar secara langsung meninjau kasus serupa yang sempat mencuat yang terjadi Bandung. Dari hasil peninjauannya, tidak ditemukan fakta yang menyebut adanya siswa titipan.
Baca juga: Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Ia mengatakan bahwa rumor atau isu yang berkembang tersebut dijadikan sebagai pengingat agar masyarakat lebih waspada dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji.
"Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, Alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan tangkapan layar memo titipan calon siswa ke sekolah menengah negeri di Cilegon.
Lebih mengejutkan, memo tersebut mencantumkan nama Budi Prajogo, Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, lengkap dengan stempel basah DPRD Banten.
Insiden ini langsung memicu kecaman keras dari netizen yang menuduh adanya praktik nepotisme dan kolusi di tengah ketatnya proses pendaftaran sekolah.
(shf)
Lihat Juga :
