Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun Momentum Bersih-bersih
Kamis, 26 Juni 2025 - 12:04 WIB
loading...
Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek oleh Kejagung dinilai menjadi momentum bersih-bersih di internal kementerian tersebut. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) dinilai menjadi momentum bersih-bersih di internal kementerian tersebut. Hal itu menurut Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Ikhwan Fahrojih.
Menurut Ikhwan, kementerian yang menjadi ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi. "Ini harus menjadi bahan evaluasi mendasar dan momentum bersih-bersih di internal Kemendikbudristek, dengan mengevaluasi sistem di internal dan menciptakan sistem good governance, untuk mencegah potensi korupsi," kata Ikhwan, Kamis (26/6/2025).
Dia juga menilai praktik korupsi di dunia pendidikan merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pasalnya, kunci kemajuan bangsa terletak pada kualitas SDM yang dibentuk melalui pendidikan.
Baca juga: 10 Jam Berlalu, Nadiem Makarim Masih Diperiksa Kejagung soal Dugaan Korupsi Chromebook
Ikhwan mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan adalah ujung tombak peningkatan SDM, untuk melakukan transfer of knowledge, dan pembentukan karakter suatu bangsa yang merupakan tugas utama. Dia pun menyoroti fenomena meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya di tingkat kementerian, tetapi juga hingga ke level sekolah.
Maka itu, Ikhwan juga mendorong agar pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tapi masuk menjadi bagian dari kurikulum formal di sekolah maupun perguruan tinggi. “Saat ini problem utama kita adalah pemberantasan KKN, maka karakter antikorupsi harus menonjol dibentuk di dunia pendidikan, bahkan harus ada mata pelajaran/mata kuliah anti korupsi serta pembentukan budaya anti korupsi di semua level pendidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka itu, pembenahan tata kelola harus melibatkan kedua pihak secara serius.
“Pusat berperan memberikan pedoman, pendampingan, dan supervisi untuk memperkuat sistem pendidikan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah harus satu semangat dengan pusat, dan menerapkannya secara konsisten,” pungkasnya.
Menurut Ikhwan, kementerian yang menjadi ujung tombak peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa tidak boleh tercoreng oleh praktik korupsi. "Ini harus menjadi bahan evaluasi mendasar dan momentum bersih-bersih di internal Kemendikbudristek, dengan mengevaluasi sistem di internal dan menciptakan sistem good governance, untuk mencegah potensi korupsi," kata Ikhwan, Kamis (26/6/2025).
Dia juga menilai praktik korupsi di dunia pendidikan merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pasalnya, kunci kemajuan bangsa terletak pada kualitas SDM yang dibentuk melalui pendidikan.
Baca juga: 10 Jam Berlalu, Nadiem Makarim Masih Diperiksa Kejagung soal Dugaan Korupsi Chromebook
Ikhwan mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan adalah ujung tombak peningkatan SDM, untuk melakukan transfer of knowledge, dan pembentukan karakter suatu bangsa yang merupakan tugas utama. Dia pun menyoroti fenomena meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya di tingkat kementerian, tetapi juga hingga ke level sekolah.
Maka itu, Ikhwan juga mendorong agar pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi wacana, tapi masuk menjadi bagian dari kurikulum formal di sekolah maupun perguruan tinggi. “Saat ini problem utama kita adalah pemberantasan KKN, maka karakter antikorupsi harus menonjol dibentuk di dunia pendidikan, bahkan harus ada mata pelajaran/mata kuliah anti korupsi serta pembentukan budaya anti korupsi di semua level pendidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka itu, pembenahan tata kelola harus melibatkan kedua pihak secara serius.
“Pusat berperan memberikan pedoman, pendampingan, dan supervisi untuk memperkuat sistem pendidikan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah daerah harus satu semangat dengan pusat, dan menerapkannya secara konsisten,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
