Satgassus Bentukan Kapolri Dinilai Jaga Kedaulatan Fiskal dan Wibawa Negara
Kamis, 19 Juni 2025 - 09:24 WIB
loading...
A
A
A
Dia menegaskan, Satgassus ini bukan untuk menyaingi lembaga lain, tapi untuk mengisi kekosongan yang selama ini hanya diperdebatkan tanpa tindakan. Selama tetap akuntabel, tidak ada alasan publik untuk meragukannya.
Namun, dia juga memberikan catatan keberanian membentuk struktur harus dibarengi dengan disiplin moral dan kesediaan untuk dievaluasi publik. Satgassus harus membuka diri terhadap audit, laporan periodik, dan kontrol masyarakat sipil agar tidak menjelma menjadi kekuasaan tak tersentuh.
Dia pun menyoroti akar masalah kenapa Satgassus ini sangat relevan. Salah satu contoh yang diangkat adalah temuan Satgassus di sektor perikanan, terutama di Pelabuhan Benoa dan Mayangan.
Di lokasi-lokasi ini ditemukan ratusan kapal yang tidak memiliki izin atau melakukan praktik ukur ulang kapal di bawah 30 GT untuk menghindari pungutan PNBP.
“Dari data yang saya telaah, potensi kehilangan penerimaan negara dari praktik manipulasi izin kapal dan penghindaran PNBP bisa mencapai lebih dari Rp3,2 triliun per tahun, hanya dari sektor perikanan skala menengah dan besar,” jelasnya.
Angka ini dianggap belum mencakup sektor tambang, kehutanan, dan logistik, yang juga sarat praktik penghindaran pajak dan permainan administratif. Haidar menyatakan luka ini bukan hanya soal uang, tapi soal kedaulatan.
Sebab, kata dia, ketika negara tak mampu memungut haknya sendiri, maka negara telah kehilangan otoritas moral dan fiskal. Satgassus ini, menurut Haidar, menjadi penting karena memulihkan wibawa negara di tempat yang paling sering dilupakan di meja izin dan dermaga nelayan.
Namun, dia juga memberikan catatan keberanian membentuk struktur harus dibarengi dengan disiplin moral dan kesediaan untuk dievaluasi publik. Satgassus harus membuka diri terhadap audit, laporan periodik, dan kontrol masyarakat sipil agar tidak menjelma menjadi kekuasaan tak tersentuh.
Dia pun menyoroti akar masalah kenapa Satgassus ini sangat relevan. Salah satu contoh yang diangkat adalah temuan Satgassus di sektor perikanan, terutama di Pelabuhan Benoa dan Mayangan.
Di lokasi-lokasi ini ditemukan ratusan kapal yang tidak memiliki izin atau melakukan praktik ukur ulang kapal di bawah 30 GT untuk menghindari pungutan PNBP.
“Dari data yang saya telaah, potensi kehilangan penerimaan negara dari praktik manipulasi izin kapal dan penghindaran PNBP bisa mencapai lebih dari Rp3,2 triliun per tahun, hanya dari sektor perikanan skala menengah dan besar,” jelasnya.
Angka ini dianggap belum mencakup sektor tambang, kehutanan, dan logistik, yang juga sarat praktik penghindaran pajak dan permainan administratif. Haidar menyatakan luka ini bukan hanya soal uang, tapi soal kedaulatan.
Sebab, kata dia, ketika negara tak mampu memungut haknya sendiri, maka negara telah kehilangan otoritas moral dan fiskal. Satgassus ini, menurut Haidar, menjadi penting karena memulihkan wibawa negara di tempat yang paling sering dilupakan di meja izin dan dermaga nelayan.
Lihat Juga :
