Isu 4 Pulau Aceh Masuk Sumut Hadiah untuk Jokowi, Hasan Nasbi: Spekulasi yang Tidak Perlu Dijawab
Senin, 16 Juni 2025 - 15:14 WIB
loading...
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Isu empat pulau di Provinsi Aceh yang masuk ke Sumatera Utara ( Sumut ) merupakan hadiah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkembang. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tak mau menjawab spekulasi tersebut.
“Nah, spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab gitu ya,” kata Hasan Nasbi saat Konferensi Pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Sebelumnya, Mendagri Tito mengeluarkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, bahwa empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek masuk Sumut.
Lebih lanjut, Hasan pun merespons isu bahwa adanya potensi gas alam di empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut. Dia mengatakan bahwa perlu ada riset mendalam mengenai hal ini. “Itu kan perlu riset, perlu ada data selama ini kita belum punya informasi dan data soal ini," tegasnya.
Baca Juga: Kemendagri Ungkap Kronologi 4 Pulau Aceh Bisa Masuk Sumut
Hasan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih untuk menyelesaikan masalah ini. Dia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengeluarkan peraturan mengikat soal batas wilayah.
“Yang jelas keputusan Presiden nanti harus diterima oleh semua pihak ya. Bentuknya tentu dalam peraturan-peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Jadi bukan Inpres, bukan Perpres, tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa polemik terkait kepemilikan pulau di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya dibahas langsung bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh. Kami ingin sampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau, mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya,” ujar Bobby kepada wartawan di Medan, Kamis (12/6/2025).
Ia menyatakan, Pemprov Sumut membuka diri jika harus membahas ulang. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hanya saja, ketika Gubernur Sumut datang ke Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memilih "kabur" ketika akan membahas soal pertemuan dengan Mendagri. Bahkan, sejumlah wartawan yang menunggu tidak bisa mewawancarai kesediaan Gubernur Aceh yang akrab disebut Mualem itu untuk ikut serta ke Kemendagri.
“Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.
Menantu Jokowi itu juga menekankan bahwa kunjungannya ke Aceh bukan untuk mengajak kerja sama dalam pengelolaan pulau, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut. “Yang pasti, kita ke sana bukan mau mengajak kerja sama. Kerja sama itu dilakukan kalau sudah jelas pulau itu milik Provinsi Sumut. Kalau memang begitu, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa empat pulau yang menuai polemik dengan Sumatera Utara milik Aceh. Dia menegaskan bahwa kepemilikan Aceh atas pulau itu memilili alasan hingga bukti yang kuat.
“Itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat zaman dahulu kala itu punya Aceh,” kata Manaf kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut
Ia menegaskan, empat pulau itu adalah hak Aceh lantaran dari segi sejarah hingga iklim mengikuti kawasan Aceh. "Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dari segi apa saja, segi geografis, segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu. Itu saja, itu alasan yang kuat bukti yang kuat seperti itu," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan menggelar kaji ulang secara menyeluruh pada Selasa, 17 Juni 2025.
"Mendagri akan mengundang Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang di dalamnya meliputi antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial serta unsur internal Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam pembahasan sengketa ini dan memahami perkembangan pembahasan," jelas Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Mendagri, kata Bima, juga direncanakan akan mengundang sejumlah pihak dari dua provinsi untuk mendengar aspirasi dan masukan.
"Kemudian Menteri Dalam Negeri setelah itu, mungkin pada hari berikutnya, berencana akan mengundang para kepala daerah, anggota DPR, tokoh masyarakat dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk mendengar pandangan, saran dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak," pungkasnya.
“Nah, spekulasi-spekulasi yang mungkin tidak perlu dijawab gitu ya,” kata Hasan Nasbi saat Konferensi Pers di Kantor PCO, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Sebelumnya, Mendagri Tito mengeluarkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025, bahwa empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek masuk Sumut.
Lebih lanjut, Hasan pun merespons isu bahwa adanya potensi gas alam di empat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumut. Dia mengatakan bahwa perlu ada riset mendalam mengenai hal ini. “Itu kan perlu riset, perlu ada data selama ini kita belum punya informasi dan data soal ini," tegasnya.
Baca Juga: Kemendagri Ungkap Kronologi 4 Pulau Aceh Bisa Masuk Sumut
Hasan juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih untuk menyelesaikan masalah ini. Dia juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengeluarkan peraturan mengikat soal batas wilayah.
“Yang jelas keputusan Presiden nanti harus diterima oleh semua pihak ya. Bentuknya tentu dalam peraturan-peraturan yang mengikat soal batas wilayah. Jadi bukan Inpres, bukan Perpres, tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa polemik terkait kepemilikan pulau di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya dibahas langsung bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh. Kami ingin sampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau, mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya,” ujar Bobby kepada wartawan di Medan, Kamis (12/6/2025).
Ia menyatakan, Pemprov Sumut membuka diri jika harus membahas ulang. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hanya saja, ketika Gubernur Sumut datang ke Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf memilih "kabur" ketika akan membahas soal pertemuan dengan Mendagri. Bahkan, sejumlah wartawan yang menunggu tidak bisa mewawancarai kesediaan Gubernur Aceh yang akrab disebut Mualem itu untuk ikut serta ke Kemendagri.
“Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.
Menantu Jokowi itu juga menekankan bahwa kunjungannya ke Aceh bukan untuk mengajak kerja sama dalam pengelolaan pulau, melainkan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut. “Yang pasti, kita ke sana bukan mau mengajak kerja sama. Kerja sama itu dilakukan kalau sudah jelas pulau itu milik Provinsi Sumut. Kalau memang begitu, kita akan membuka opsi kerja sama dengan siapa pun,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa empat pulau yang menuai polemik dengan Sumatera Utara milik Aceh. Dia menegaskan bahwa kepemilikan Aceh atas pulau itu memilili alasan hingga bukti yang kuat.
“Itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, bukti kuat, data kuat zaman dahulu kala itu punya Aceh,” kata Manaf kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut
Ia menegaskan, empat pulau itu adalah hak Aceh lantaran dari segi sejarah hingga iklim mengikuti kawasan Aceh. "Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dari segi apa saja, segi geografis, segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu. Itu saja, itu alasan yang kuat bukti yang kuat seperti itu," jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan menggelar kaji ulang secara menyeluruh pada Selasa, 17 Juni 2025.
"Mendagri akan mengundang Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang di dalamnya meliputi antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial serta unsur internal Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam pembahasan sengketa ini dan memahami perkembangan pembahasan," jelas Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Mendagri, kata Bima, juga direncanakan akan mengundang sejumlah pihak dari dua provinsi untuk mendengar aspirasi dan masukan.
"Kemudian Menteri Dalam Negeri setelah itu, mungkin pada hari berikutnya, berencana akan mengundang para kepala daerah, anggota DPR, tokoh masyarakat dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara untuk mendengar pandangan, saran dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
