FPPTNI Yakin Surat Pemakzulan Gibran Direspons DPR

"Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa terdapat 8 poin sikap dalam surat itu. Salah satunya yang didorong adalah pemakzulan Gibran. "Iya harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu (soal pemakzulan Gibran)," pungkasnya.

Jokowi Sebut Pilpres Satu Paket

Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali buka suara mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai usulan pemakzulan yang disampaikan sejumlah purnawirawan TNI dan kini suratnya sudah masuk DPR/MPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita," ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).

Jika ada yang menyurati seperti itu, lanjutnya, Jokowi menilai biasa saja dan bagian dari demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah sakit hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.

Jokowi menegaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti.

Dia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.

Sekjen Gibranku Cukup Prihatin

Sementara, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi juga merespons surat tersebut. "Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Hari ini negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya," ujar Pangeran saat menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (11/6/2025).

Dia menganggap usulan para purnawirawan TNI itu minim subtansi. Dirinya merasa dengan usulan purnawirawan TNI tersebut justru dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas progam pemerintah Prabowo-Gibran yang kini sedang berjalan.

"Narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan, dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya," tuturnya.