Ada Peluang Aceh Ambil Kembali 4 Pulau dari Sumut melalui Keputusan Kemendagri
Jum'at, 13 Juni 2025 - 06:19 WIB
loading...
A
A
A
"Adanya peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui Keputusan Mendagri," terang Nasir.
Nasir mengatakan, masalah sengketa empat wilayah Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. "Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah," sebut Nasir.
Kendati demikian, Nasir menilai perlu ada badan yang punya otoritas mengukur batas wilayah. Ia pun menilai, polemik kepemilikan empat pulau ini bisa dilakukan dengan cara mengundang ahli yang netral.
"Bisa dengan mengundang ahli atau narasumber yang ahli di bidang tersebut untuk mencari solusi, agar masalah ini cepat selesai. Tentunya narasumber independen dan memiliki integritas untuk menyampaikan terhadap keempat pulau ini," paparnya.
Nasir lalu mengusulkan wakil rakyat untuk memfasilitasi hal ini demi memastikan pihak ahli yang dilibatkan betul-betul berlaku adil. DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan rakyat dinilai bisa menjadi mediator. "Narasumber itu nantinya akan memberikan second alternatif dan second kekinian terhadap masalah yang kita hadapi," pungkasnya.
Nasir mengatakan, masalah sengketa empat wilayah Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. "Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah," sebut Nasir.
Kendati demikian, Nasir menilai perlu ada badan yang punya otoritas mengukur batas wilayah. Ia pun menilai, polemik kepemilikan empat pulau ini bisa dilakukan dengan cara mengundang ahli yang netral.
"Bisa dengan mengundang ahli atau narasumber yang ahli di bidang tersebut untuk mencari solusi, agar masalah ini cepat selesai. Tentunya narasumber independen dan memiliki integritas untuk menyampaikan terhadap keempat pulau ini," paparnya.
Nasir lalu mengusulkan wakil rakyat untuk memfasilitasi hal ini demi memastikan pihak ahli yang dilibatkan betul-betul berlaku adil. DPR RI dan DPD RI sebagai perwakilan rakyat dinilai bisa menjadi mediator. "Narasumber itu nantinya akan memberikan second alternatif dan second kekinian terhadap masalah yang kita hadapi," pungkasnya.
Lihat Juga :
