KCBI-ISNU Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kedepankan Prinsip Keadilan
Kamis, 12 Juni 2025 - 15:51 WIB
loading...
PP ISNU menggelar forum diskusi yang membahas soal urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tokoh lintas agama dan akademisi menyoroti wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara . Mereka menyerukan pembentukan badan tersebut tak semata agenda teknokratik, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan gotong royong.
Hal itu dibahas dalam forum bertajuk “ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) di Lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.
Forum yang mengusung tema krusial “Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional” ini menyikapi tantangan fiskal nasional dan krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara.
Baca juga: Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Machfud: Jangan Hanya Rebranding
“Diskusi ini menjadi wadah strategis pertukaran gagasan antarcendekiawan lintas disiplin dan lintas iman,” ujar Ketua Umum PP ISNU yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Kamis (12/6/2025).
Acara diawali dengan Kata Sambutan oleh Ketua PP ISNU Hery Haryanto Azumi. Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam, Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional Edi Slamet Irianto. Para narasumber menyoroti urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Baca juga: GP Ansor Dorong Pemerintah Bentuk Badan Penerimaan Negara
Dalam forum ini, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) yang hadir semakin memperkuat dialog lintas agama dalam konteks kebijakan publik.
Ketua Harian DPP KCBI Eric Fernardo, serta Ketua Bidang Media & Komunikasi DPP KCBI Erwin Hartono yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan posisi strategis KCBI dalam mendorong tata kelola ekonomi yang inklusif.
“KCBI komitmen terus mendorong dialog lintas iman dalam desain kebijakan publik nasional. Sebuah langkah berarti dalam upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadaban,” ujarnya.
Hal itu dibahas dalam forum bertajuk “ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs” yang digelar Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) di Lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.
Forum yang mengusung tema krusial “Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional” ini menyikapi tantangan fiskal nasional dan krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara.
Baca juga: Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Machfud: Jangan Hanya Rebranding
“Diskusi ini menjadi wadah strategis pertukaran gagasan antarcendekiawan lintas disiplin dan lintas iman,” ujar Ketua Umum PP ISNU yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Kamis (12/6/2025).
Acara diawali dengan Kata Sambutan oleh Ketua PP ISNU Hery Haryanto Azumi. Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam, Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional Edi Slamet Irianto. Para narasumber menyoroti urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Baca juga: GP Ansor Dorong Pemerintah Bentuk Badan Penerimaan Negara
Dalam forum ini, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) yang hadir semakin memperkuat dialog lintas agama dalam konteks kebijakan publik.
Ketua Harian DPP KCBI Eric Fernardo, serta Ketua Bidang Media & Komunikasi DPP KCBI Erwin Hartono yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan posisi strategis KCBI dalam mendorong tata kelola ekonomi yang inklusif.
“KCBI komitmen terus mendorong dialog lintas iman dalam desain kebijakan publik nasional. Sebuah langkah berarti dalam upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadaban,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
