BPK Ungkap Potensi Masalah Dalam Tata Kelola Program Jaring Pengaman Sosial
loading...
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan adanya potensi masalah dalam penyaluran jaring pengaman sosial (Bansos). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan adanya potensi masalah dalam penyaluran jaring pengaman sosial (Bansos). Hal ini disampaikan Agus dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk mitigasi risiko sosial dan finansial. Tata kelolanya juga mengalami masalah,” ungkapnya, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Jokowi Ungkap BPK Berikan 36.060 Rekomendasi kepada Pemerintah)
Dia mengatakan potensi ini timbul karena adanya beberapa penyebab. Mulai dari masalah data hingga terlalu banyaknya variasi program bansos yang dilakukan kementerian/lembaga. (Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sosial sebagai Penguatan Ekonomi)
“Masalah yang timbul meretas dari ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian/lembaga yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama. Sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan,” paparnya.
Agus mengatakan bahwa penyaluran jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. “Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif,” tuturnya. dita angga
“Terkait jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk mitigasi risiko sosial dan finansial. Tata kelolanya juga mengalami masalah,” ungkapnya, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Jokowi Ungkap BPK Berikan 36.060 Rekomendasi kepada Pemerintah)
Dia mengatakan potensi ini timbul karena adanya beberapa penyebab. Mulai dari masalah data hingga terlalu banyaknya variasi program bansos yang dilakukan kementerian/lembaga. (Baca juga: Pandemi Covid-19, Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sosial sebagai Penguatan Ekonomi)
“Masalah yang timbul meretas dari ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian/lembaga yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama. Sehingga berisiko terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan,” paparnya.
Agus mengatakan bahwa penyaluran jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. “Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif,” tuturnya. dita angga
(cip)
