Anggota Satgas Perlindungan Tenaker DPR Soroti Kesejahteraan Pekerja Pos Indonesia
Jum'at, 06 Juni 2025 - 20:18 WIB
loading...
A
A
A
Farah menyarankan ke depan, siapa pun yang menduduki jabatan direksi di Pos Indonesia atau BUMN lainnya wajib mengikuti proses fit and proper test secara menyeluruh.
Dengan demikian, direksi yang terpilih diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni sekaligus empati yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi perusahaan.
Baca juga: DPR - KSAL Rapat Bahas Urgensi Keamanan Laut
"Saya turut prihatin mendalam melihat kondisi para pensiunan Pos Indonesia yang harus turun ke jalan pada usia senja demi menuntut hak-hak mereka. Banyak di antara mereka yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya, dan kini sudah berusia di atas 70 tahun," katanya.
Farah menyayangkan tunjangan pangan yang hanya Rp5.000 per hari justru dipotong, padahal jumlah tersebut jelas tidak layak di masa sekarang. Begitu juga dengan tunjangan kedukaan dan bentuk apresiasi lainnya yang kini dihapus.
"Sangat memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian serius bagi manajemen Pos Indonesia dan para pemangku kepentingan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa jam kerja yang panjang bagi pekerja aktif harus menjadi bahan evaluasi bersama," ucapnya.
Dengan demikian, direksi yang terpilih diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni sekaligus empati yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi perusahaan.
Baca juga: DPR - KSAL Rapat Bahas Urgensi Keamanan Laut
"Saya turut prihatin mendalam melihat kondisi para pensiunan Pos Indonesia yang harus turun ke jalan pada usia senja demi menuntut hak-hak mereka. Banyak di antara mereka yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya, dan kini sudah berusia di atas 70 tahun," katanya.
Farah menyayangkan tunjangan pangan yang hanya Rp5.000 per hari justru dipotong, padahal jumlah tersebut jelas tidak layak di masa sekarang. Begitu juga dengan tunjangan kedukaan dan bentuk apresiasi lainnya yang kini dihapus.
"Sangat memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian serius bagi manajemen Pos Indonesia dan para pemangku kepentingan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa jam kerja yang panjang bagi pekerja aktif harus menjadi bahan evaluasi bersama," ucapnya.
Lihat Juga :
