Usul Pemakzulan Gibran Dianggap Bukan Sekadar Gagasan Politik Biasa

JAKARTA - Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI ditanggapi oleh Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli. Pieter yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR ini menilai usulan pemakzulan tersebut bukan sekadar gagasan politik biasa, melainkan sebuah ancaman serius terhadap stabilitas demokrasi dan konstitusi bangsa.

Pieter menganggap narasi yang dibungkus seolah-olah demi kepentingan rakyat justru tersembunyi kepentingan sempit yang bisa menyesatkan arah reformasi. Dalam catatan analisis politiknya, dia menegaskan langkah tersebut sangat berbahaya jika tidak dilandasi bukti hukum yang kuat, karena berpotensi menjadi upaya makar terselubung.

Dia berpesan, kritik terhadap kekuasaan memang perlu, tapi bukan berarti segala ketidaksukaan bisa dijustifikasi dengan dalih pemakzulan. "Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu ide paling berbahaya yang pernah muncul dalam lanskap demokrasi Indonesia pasca-Reformasi,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Menakar Seberapa Serius Desakan Pemakzulan Gibran



“Ia bukan hanya sembrono secara hukum, tapi juga berpotensi mengoyak kepercayaan publik terhadap konstitusi dan stabilitas politik nasional," sambungnya.

Dalam konteks ini, kata dia, surat dari Forum Purnawirawan TNI yang secara terbuka mendesak MPR untuk memakzulkan Wapres Gibran patut dipertanyakan niat dan arah politiknya. Menurutnya, dalam demokrasi, gagasan memang tak pernah dilarang.

Namun, dia menilai tidak semua gagasan layak diperjuangkan. Ketika usulan pemakzulan diajukan tanpa dasar hukum yang sahih, tanpa skandal besar yang tak terbantahkan, tanpa pelanggaran berat konstitusi oleh sang Wapres, maka itu bukan sekadar wacana, melainkan potensi ancaman terhadap sistem ketatanegaraan. "Ini adalah bentuk kriminal terhadap konstitusi,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Buka Pintu Temui Forum Purnawirawan TNI yang Desak Pemakzulan Gibran

Dia menuturkan, demokrasi memang memberi ruang untuk kritik dan koreksi. “Tetapi ketika narasi yang dibangun adalah untuk melawan kehendak rakyat yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum, diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, dan ditegaskan oleh MPR, maka sejatinya, kita sedang menghadapi gerakan politik yang menolak tunduk pada hukum tertinggi negara. Kita patut curiga bahwa ini bukan soal konstitusi, tapi soal kekuasaan. Bukan demi negara, tapi demi ambisi," imbuhnya.

Lebih lanjut Pieter mengatakan dalam konteks ini juga surat para purnawirawan TNI itu bisa menjadi bukti sikap antidemokrasi dan melawan konstitusi. Dia pun mengimbau agar para elite politik tidak perlu merespons surat purnawirawan TNI tersebut.

"Tindakan seperti ini mereka akan memicu disharmoni politik, menggoyang kepercayaan publik, dan memecah konsentrasi pemerintah yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, dinamika politik harus tetap selaras agar pembangunan bisa berjalan. “Jangan seperti anak kecil, enggak suka, minta makzulkan, enggak cocok, ajukan pemakzulan. Kapan negara ini akan maju?" katanya.

"Apa jadinya jika tiap ketidaksukaan politik dibalas dengan narasi pemakzulan? Demokrasi kita akan menjadi dagelan. Etika kenegaraan runtuh. Konstitusi akan menjadi sekadar kertas tanpa wibawa," sambungnya.

Pieter menegaskan bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada konstitusi, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh melayani syahwat kekuasaan. Dia menuturkan bila elite bangsa ini masih juga menjadikan hukum sebagai alat politik, maka selama itu pula rakyat tak akan pernah cerdas dan tak akan pernah sejahtera.

Sebab, mereka dibesarkan dalam budaya kebohongan yang dilanggengkan oleh elite yang tak punya tanggung jawab sosial terhadap bangsanya sendiri. Pieter lantas mengutip pernyataan Socrates yang pernah berkata 'Demokrasi tanpa pendidikan politik yang baik dan benar, maka suara rakyat menjadi dogma berbahaya'.

Dia mengatakan hal itulah yang saat ini terjadi di mana narasi politik berkembang tanpa nalar, didorong oleh emosi dan dendam kekuasaan, bukan oleh akal sehat dan kebajikan publik. Dia mengatakan, kecerdasan rakyat akan lahir bila elite memberi teladan integritas.

“Sayangnya, sebagian elite politik kita hari ini menunjukkan bahwa mereka lebih haus kekuasaan ketimbang ingin membangun bangsa. Mereka lancang memakai pangkat dan gelar purnawirawan sebagai tameng moral, padahal substansi aksinya bertolak belakang dengan semangat kenegarawanan, mengacaukan stabilitas politik yang baru tumbuh," tegasnya.

Dia menilai narasi pemakzulan tanpa data hanyalah distraksi yang menguras energi bangsa, menunda agenda besar reformasi hukum, perbaikan ekonomi, hingga penanganan kemiskinan. Untuk itu, Pieter berharap Presiden Prabowo Subianto jeli. Kepala Negara dinilainya perlu tahu mana yang benar-benar baik, dan mana yang hanya berpura-pura baik.

Dia juga mendorong agar Presiden bersikap tegas. Dia tidak boleh membiarkan pemerintahan lima tahun ke depan dikacaukan oleh kepentingan politik yang menyaru dalam wajah patriotisme semu. "Prabowo harus dikelilingi oleh orang-orang yang setia, cerdas, dan taktis. Lima tahun ke depan adalah momentum untuk membersihkan negara ini dari para penyamun yang bersembunyi di balik simbol kehormatan dan retorika palsu. Indonesia tak kekurangan kritik," jelasnya.

Pieter menilai hal langka sekarang ialah kritik yang jernih, berbasis fakta, dan berorientasi solusi. Pemakzulan tanpa fakta justru menciptakan trauma politik berkepanjangan. "Pembangunan jalan cepat, reforma agraria, hilirisasi nikel, semua terancam tersendat bila panggung nasional terus dipenuhi drama konstitusional," ujar dia.

Dia mengatakan sudah saatnya dinamika politik dijalankan dengan harmoni. Dia mengamini oposisi kritis memang haris tetap hadir, tetapi loyal kepada konstitusi. "Pemerintah mesti responsif namun tak alergi kritik. Koherensi semacam itu ialah prasyarat utama agar demokrasi melahirkan kemakmuran, bukan keributan," ucapnya.

Dia mengingatkan di hadapan tantangan global, seperti perang dagang, krisis alam, disrupsi teknologi, Indonesia mustahil melaju jika energinya disedot polemik pemakzulan yang rapuh argumen. Oleh karenanya, dia mengajak publik menjaga demokrasi dengan akal sehat, bukan dengan nafsu politik.

Menurut dia, konstitusi harus dijaga sebagai rumah bersama, bukan alat mainan kekuasaan. Sebab, kata dia, pemakzulan bukanlah alat untuk menyelesaikan ketidaksukaan.

“Jika ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya akan kehilangan arah, tapi juga kehilangan martabatnya sebagai negara hukum. Kita ingin Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat. Tapi itu hanya mungkin terjadi jika semua pihak, terutama elite politik dan militer, tunduk pada hukum dan menghormati kehendak rakyat,” pungkasnya.