PKS soal Isu Reshuffle Kian Menguat: Presiden Bisa Mengevaluasi Menteri yang Kurang Baik
Kamis, 05 Juni 2025 - 17:18 WIB
loading...
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif sepenuhnya Presiden Prabowo. Foto/Felldy U
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Almuzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif sepenuhnya presiden sebagai kepala pemerintahan.
"Tentang bicara reshuffle, saya kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang," kata Almuzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Muzzammil mengungkapkan, kalaupun PKS berdialog dengan sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, tetap mengembalikan keputusan kepada presiden.
Baca Juga: Ditanya Isu Terkena Reshuffle, Menkes Budi Gunadi Jawab Sekenanya Saja
"Jadi pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden," ujarnya.
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan tidak menampik isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang hingga saat ini terus menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Dia kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar di luar mengenai pergantian posisi menteri/kepala lembaga bersifat spekulasi.
"Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapan pun presiden mau,” tegasnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo yang berhak menyampaikan kapan pergantian posisi jajarannya. "Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi," tuturnya.
Hasan pun memastikan reshuffle akan terjadi seusai Presiden Prabowo melakukan penilaian secara menyeluruh. Dia pun menegaskan penilaian tersebut dilakukan secara objektif. "Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” pungkasnya.
"Tentang bicara reshuffle, saya kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang," kata Almuzzammil di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Muzzammil mengungkapkan, kalaupun PKS berdialog dengan sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, tetap mengembalikan keputusan kepada presiden.
Baca Juga: Ditanya Isu Terkena Reshuffle, Menkes Budi Gunadi Jawab Sekenanya Saja
"Jadi pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden," ujarnya.
Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti, dan lain-lain. Kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Hasan Nasbi Soal Isu Reshuffle: Presiden Punya Penilaian Menyeluruh
Sebelumnya, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup peluang akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, langkah tersebut adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto .
“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Hasan tidak menampik isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang hingga saat ini terus menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Dia kembali menegaskan bahwa informasi yang beredar di luar mengenai pergantian posisi menteri/kepala lembaga bersifat spekulasi.
"Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapan pun presiden mau,” tegasnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo yang berhak menyampaikan kapan pergantian posisi jajarannya. "Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi," tuturnya.
Hasan pun memastikan reshuffle akan terjadi seusai Presiden Prabowo melakukan penilaian secara menyeluruh. Dia pun menegaskan penilaian tersebut dilakukan secara objektif. "Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh,” pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
