Legislator PDIP Yakin Status Geopark Kaldera Toba Bisa Dipertahankan

JAKARTA - Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Bane Raja Manalu mendukung dan meyakini status Geopark Kaldera Toba dapat dipertahankan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VII DPR ini usai bertemu dengan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba dan sejumlah tokoh di Kantor Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Rabu (4/6/2025).

“Saat ini status Geopark Kaldera Toba memang dalam kartu kuning, tapi setelah pertemuan ini saya punya keyakinan pada orang baru dalam badan pengelola global geopark, mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan apa yang jadi kewajiban yang disampaikan UNESCO di sisa waktu ini,” kata Bane.

Bane mengatakan, pengurus Toba Caldera Global Geopark memastikan akan menyelesaikan pemasangan visibilitas, di 16 site di Kawasan Danau Toba. Visibilitas adalah salah satu syarat dari UNESCO untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba, seperti pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.



Baca juga: Status Geopark Toba Terancam Dicabut, Bane Manalu Ingatkan Pentingnya Keseriusan Pemerintah



“Dan juga ada penemuan site baru di beberapa wilayah yang akan dicek langsung oleh UNESCO. Ini kabar baik, kita harus saling bantu agar ini bisa terwujud,” kata wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara III tersebut.

“Tapi, sesudahnya kita harus memastikan juga semua berjalan baik, jangan hanya saat datang asesor baru kerja, sesudahnya diam lagi,” sambungnya.

Dalam pertemuan itu, hadir GM Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Cholis; Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Tetti Naibaho; Manajer Toba Caldera Unesco Global Geopark, Ovi Vensus H. Samosir; dan tokoh penyelematan kawasan Danau Toba, Wilmar Simanjorang.

Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark berharap ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk nomenklatur untuk dukungan anggaran.

Posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark jadi mengambang karena dalam pemerintahan sebelumnya berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, tapi saat ini nomenklatur Kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.

“Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya, karena kalau nomenklaturnya tidak jelas berinduk ke mana, maka tidak ada kepastian anggaran. Tanpa anggaran, enggak mungkin ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan,” kata Bane.

Bane menegaskan, status Geopark Kaldera Toba yang diakui secara global oleh UNESCO harus dipertahankan, karena bisa membawa dampak pada pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geologi - edu-wisata.

Pada Juli 2025, tim asesor dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba yang terletak di Sumatera Utara. Geopark Kaldera Toba diberi waktu dua tahun, terhitung mulai September 2023, untuk melakukan perbaikan, setelah mendapat kartu kuning atau peringatan atas pengelolaannya.

Ada empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO, yakni pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola.

Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp). Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni dengan pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.

“Status global geopark adalah pemuliaan lingkungan, pemuliaan ekosistem, mustahil kita dapat dan pertahankan status global geopark jika ekosistemnya rusak, maka hutan di daerah tangkapan air di wilayah Danau Toba harus dilindungi,” pungkasnya.