Soroti Rendahnya Gaji Kepala Daerah, KPK: Rawan Godaan Korupsi
Rabu, 04 Juni 2025 - 21:52 WIB
loading...
Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan ketika kontestasi Pilkada. Hal itu bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah.
Hal tersebut disampaikan Cahya, dalam diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK” di ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).
KPK diketahui mengirim lima pejabat sebagai Pj di sejumlah daerah. "Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada ataupun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," kata Cahya.
Baca juga: Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Harus Miliki Sikap Antikorupsi
Ditambahkan Cahya tingginya biaya seseorang menjadi kepala daerah tentunya sangat aneh, padahal jelas gajinya kecil. Fenomena ini tentunya patut dicurigai atas adanya motif lain di balik pencalonan. "Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan," lanjutnya.
Cahya menyampaikan persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.
Baca juga: KPK Tak Merasa Bangga Tangkap Banyak Kepala Daerah, Kenapa?
"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.
Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10.000.
"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp10.000, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.
Sekedar informasi, pada 2024, KPK mendapat amanat dari pemerintah untuk menunjuk sejumlah pejabat di KPK sebagai Pj. Ada 5 pejabat KPK yang sempat menjadi kepala daerah, di antaranya:
1. Herda Helmijaya (Direktur PP LHKPN), sebagai Pj. Bupati Nagekeo NTT dan Kudus Jawa Tengah
2. Budi Waluya (Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat), sebagai Pj. Bupati Ciamis
3. Edi Suryanto (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV), sebagai Pj. Wali Kota Pontianak
4. Yonathan Demme Tangdilintin (Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi), sebagai Pj. Bupati Mimika
5. Isnaini (Kepala Biro Keuangan) sebagai Pj. Bupati Bangka
Hal tersebut disampaikan Cahya, dalam diskusi media bertajuk “Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK” di ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).
KPK diketahui mengirim lima pejabat sebagai Pj di sejumlah daerah. "Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada ataupun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," kata Cahya.
Baca juga: Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Harus Miliki Sikap Antikorupsi
Ditambahkan Cahya tingginya biaya seseorang menjadi kepala daerah tentunya sangat aneh, padahal jelas gajinya kecil. Fenomena ini tentunya patut dicurigai atas adanya motif lain di balik pencalonan. "Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan," lanjutnya.
Cahya menyampaikan persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.
Baca juga: KPK Tak Merasa Bangga Tangkap Banyak Kepala Daerah, Kenapa?
"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.
Di samping itu, KPK khususnya deputi pencegahan telah menyusun sejumlah kajian, termasuk mendorong pembiayaan partai politik yang sempat diusulkan yakni satu suara sah nasional dihargai Rp10.000.
"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang persuara Rp10.000, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol, itu mungkin tolong bantu didorong lagi," ujarnya.
Sekedar informasi, pada 2024, KPK mendapat amanat dari pemerintah untuk menunjuk sejumlah pejabat di KPK sebagai Pj. Ada 5 pejabat KPK yang sempat menjadi kepala daerah, di antaranya:
1. Herda Helmijaya (Direktur PP LHKPN), sebagai Pj. Bupati Nagekeo NTT dan Kudus Jawa Tengah
2. Budi Waluya (Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat), sebagai Pj. Bupati Ciamis
3. Edi Suryanto (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV), sebagai Pj. Wali Kota Pontianak
4. Yonathan Demme Tangdilintin (Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi), sebagai Pj. Bupati Mimika
5. Isnaini (Kepala Biro Keuangan) sebagai Pj. Bupati Bangka
(cip)
Lihat Juga :
