Proyek Penulisan Ulang Sejarah Tak Gunakan Istilah Orde Lama, Ini Respons Puan
Selasa, 27 Mei 2025 - 13:43 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proyek penulisan ulang sejarah yang tak memakai istilah Orde Lama. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proyek penulisan ulang sejarah yang tak memakai istilah " Orde Lama ". Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek itu tak menyakiti satu pihak mana pun dan tak menghilangkan bagian sejarah Indonesia.
"Ya itu, apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah harus dikaji dengan baik dan hati-hati. Ia juga meminta proyek itu tak dilakukan terburu-buru dan menghilangkan bagian sejarah yang ada.
"Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan," ujar Puan
Baca Juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Puan pun mengingatkan agar tak melupakan sejarah. "Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau memang ingin diperbaiki, silakan, tapi namanya sejarah apakah itu pahit, apakah itu baik, ya kalau memang diulang harus diulang dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan alasan terkait tak ada istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah. Ia mengatakan, konsep penulisan ulang sejarah ini disusun oleh sejarawan.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya," kata Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Fadli Zon menyampailan, Presiden ke-1 RI Soekarno tak pernah menyebut pemerintahannya "Orde Lama". Menurutnya, hal ini berbeda dengan Pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru. Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral."
"Ya itu, apa pun kalimatnya, apa pun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah harus dikaji dengan baik dan hati-hati. Ia juga meminta proyek itu tak dilakukan terburu-buru dan menghilangkan bagian sejarah yang ada.
"Harus dilakukan secara hati-hati, transparan, jangan terburu-buru, dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada. Walaupun itu pahit, namun harus tetap disampaikan dengan transparan," ujar Puan
Baca Juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
Puan pun mengingatkan agar tak melupakan sejarah. "Jadi jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau memang ingin diperbaiki, silakan, tapi namanya sejarah apakah itu pahit, apakah itu baik, ya kalau memang diulang harus diulang dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan alasan terkait tak ada istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah. Ia mengatakan, konsep penulisan ulang sejarah ini disusun oleh sejarawan.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya," kata Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Fadli Zon menyampailan, Presiden ke-1 RI Soekarno tak pernah menyebut pemerintahannya "Orde Lama". Menurutnya, hal ini berbeda dengan Pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.
"Kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru. Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral."
(zik)
Lihat Juga :
