ICW Minta Pimpinan KPK Terbuka soal Seleksi Deputi Penindakan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka informasi terkait seleksi Deputi Penindakan.

Sekadar informasi, sejak awal Maret 2020, KPK melakukan serangkaian proses seleksi enam jabatan struktural, salah satunya Deputi Penindakan.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menilai proses seleksi terkesan berjalan diam-diam karena hampir tidak ada informasi cukup detail dan transparan yang disampaikan ke publik, baik mulai dari tahapan seleksi hingga nama-nama calon pejabat struktural KPK yang sudah mendaftar.

"KPK (harus-red ) membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan," ujar Wana dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020). (Baca Juga: Prihatin, Novel Baswedan Minta Jokowi Bertindak Cepat Atasi Corona)

Wana juga meminta KPK untuk meminta bantuan lembaga lain, salah satunya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam konteks menggali rekam jejak setiap calon.

Posisi Deputi Penindakan KPK dinilai memiliki peran sentral dalam proses penanganan perkara korupsi. Apabila posisi tersebut diisi oleh orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas yang memadai maka kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin tergerus.

"KPK harus melibatkan lembaga lain yang kompeten, terutama PPATK untuk menggali informasi mengenai transaksi keuangan dan menguji integritas dari setiap calon yang mendaftar," tuturnya.

Pimpinan KPK juga diminta untuk selalu menunjukkan integritas, profesionalitas dan reputasi yang baik dalam keputusan-keputusan yang diambil dan mengikat kelembagaan KPK.

"Termasuk dalam proses seleksi Deputi Penindakan KPK agar KPK tidak semakin kehilangan kepercayaan publik di kemudian hari," tuturnya