Gandeng Kementerian Lembaga, Polri Tertibkan Kendaraan ODOL

JAKARTA - Polri bersama jajaran pemerintah pusat mengambil langkah tegas menertibkan kendaraan angkutan barang yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL). Langkah yang dilakukan melalui program Menuju Zero Over Dimensi dan Over Load ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan besar, bahkan menimbulkan korban jiwa banyak serta kerusakan infrastruktur jalan,

"Untuk itu kami berkolaborasi dengan berbagai intansi dan lembaga terkait untuk merespons dan memitigasi fenomena ini. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi mendengar kecelakan yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan tidak laik jalan," kata Irjen Agus Suryonugroho, Kamis (20/5/2025).

Penertiban dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah pusat hingga wilayah, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Korlantas Polri, serta dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha logistik.

Agus menjelaskan, penertiban kendaraan ODOL dijalankan melalui tiga tahap utama. Yang pertama, akan dilakukan sosialisasi berupa kampanye masif melalui media cetak, televisi, dan media sosial. Kemudian, pendataan oleh petugas dari satuan wilayah dan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan dan pemiliknya, serta memberikan edukasi terkait standar kendaraan yang berlaku.

Kedua, tahap peringatan, di mana kendaraan yang tidak sesuai ketentuan akan dihentikan, didata, diberi peringatan tertulis, serta ditempeli stiker khusus sebagai penanda kendaraan dalam pengawasan.

Ketiga, tahap penegakan hukum, dilaksanakan melalui Operasi Patuh 2025 secara nasional dan serentak, dengan fokus pada penindakan kendaraan ODOL yang tetap beroperasi.

Untuk menyatukan visi dan strategi, pemerintah akan menggelar video conference nasional yang dipimpin oleh Menko Infrastruktur bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, serta Kakorlantas Polri. Seluruh jajaran dari tingkat pusat hingga daerah akan mengikuti arahan guna menyamakan langkah pelaksanaan program ini.

Sementara itu, penertiban akan difokuskan pada kendaraan angkutan yang terbukti Over Dimensi maupun Over Load. Lokasinya di kawasan pelabuhan, kawasan industri, pool kendaraan, serta ruas jalan tol dan jalan strategis lainnya.

Program MMenuju Zero ODOL tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kendaraan, tetapi juga menjadi upaya menyelamatkan nyawa dan menjaga ketahanan infrastruktur transportasi.

"Kami ingin menciptakan jalan yang aman, infrastruktur yang terlindungi, dan angkutan barang yang patuh hukum," katanya.